Berita

Sarno bersama Sapon (topi caping). (Foto: Istimewa)

Nusantara

Antusias Dukung GI Nalumsari 150 kV, Warga: yang Menghambat Matikan Saja Listriknya

KAMIS, 30 JULI 2026 | 19:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan sistem kelistrikan secara maksimal di tengah masyarakat. Belajar dari pengalaman seperti pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa baru-baru ini, negara melalui PT PLN (Persero) terus berupaya memperkuat sistem kelistrikan yang andal.

Salah satu langkah strategis yang kini dilakukan adalah membangun Gardu Induk (GI) Nalumsari/Kudus II 150 kV di Desa Tunggul Pandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. 

Berproses sejak 2017, proyek ini terus menunjukkan progress positif. Dukungan hampir seluruh masyarakat sekitar, membuat proyek yang nantinya akan memperkuat sistem kelistrikan di Kudus dan Jepara ini, terlaksana nyaris tanpa gangguan berarti.


Hanya saja, masyarakat kini merasa terusik dengan manuver oknum anggota DPR RI yang terindikasi kerap memprovokasi beberapa orang masyarakat, untuk ikut menggagalkan atau menolak proyek strategis yang menjadi salah satu program Asta Cita Presiden Prabowo.

Sarno, tokoh masyarakat setempat mengungkapkan, sejak pemerintah mencanangkan pembangunan GI di desa mereka, masyarakat sangat berharap semuanya bisa berjalan lancar.

"Masyarakat disini sangat antusias mendukung GI ini. Apalagi kami petani di sini semua sangat butuh listrik, khususnya untuk membantu pengairan sawah terlebih di musim kering begini," ujar Sarno dikutip Kamis 30 Juli 2026.

Kendati demikian, dia mengakui bahwa kenyamanan proses pembangunan sempat terusik dengan hadirnya oknum-oknum tertentu yang berupaya menghambat karena faktor keuntungan pribadi yang diharapkan, tapi tidak tercapai.

"Tapi itu cuma segelintir penduduk di sini, selebihnya orang luar desa yang tidak tahu apa-apa. Makanya saya tekankan kalau ada warga sini yang menghambat proyek, matikan saja listrik di rumahnya Pak PLN," tegasnya.

Senada juga dilontarkan Ketua RT 4, Sapon. Dikatakannya, mereka sudah bosan dengan pemadaman listrik bergilir yang terjadi selama ini, karena Jepara khususnya Desa Tunggul Pandean, belum mendapat pelayanan kelistrikan maksimal.

"Listrik ini kan kebutuhan primer yang sangat kita butuhkan setiap saat. Wajar jika kami sangat senang bila ada pembangunan gardu induk PLN di wilayah kami. Karena pastinya ini akan sangat mendukung aktivitas warga," sebutnya. 

Kepala Desa Tunggul Pandean Khotibul Umam secara rinci juga menjelaskan, tahapan pembangunan GI itu sangat prosedural termasuk adanya ruislag atau tukar guling aset.

“Dulu yg menjadi bakal untuk pendirian gardu induk itu salah satunya tanahnya Bapak Suliyono dan Pak Rio. Berhubung mereka tidak mau menerima hasil dari appraisal maka dipindahkan ke tanah bondo deso yang itu kebetulan tanah bengkok (TKD) petinggi," katanya.

Setelah terjadi penolakan berdirinya GI yang dipimpin Suliyono dan Eko Rio, mereka lalu mengajak  warga untuk ikut menolak. 

"Ada juga yang mau, tapi banyak yang tidak mau karena mendukung GI. Dan yang tidak mau mereka sudah paham dengan niat dari yg menolak. Dikarenakan tidak jadinya tanah mereka dibeli," katanya.

Umam menyayangkan, aksi mereka justru didukung oleh Jamaludin Malik yang sekarang menjabat sebagai anggota DPR. Jamaludin tidak lain adalah adik ipar Suliyono.

“Itu terjadi semenjak dari tidak adanya kesepakatan tanah mereka dengan pihak PLN kurang lebih tahun 2018-an. Mereka ngotot tidak mau dengan harga yang sudah sesuai appraisal dari pihak PLN," tuturnya. 

Kata Umam, mereka mintanya harga di atas appraisal. Tapi PLN tidak berani merealisasikannya karena semua harus sesuai dengan aturan pemerintah. 

"Salah satunya berdasarkan penentuan harga tanah melalui appraisal," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

UPDATE

Rupiah Kembali Tertekan ke Rp18.095 per Dolar AS saat Harga Minyak Dunia Terkoreksi

Senin, 09 November 2026 | 10:22

Legislator PKB Desak Maksimalkan SAR dan Keselamatan Petugas Pemadam Karhutla

Senin, 09 November 2026 | 10:00

IHSG Dibuka Hijau, Saham Bergerak Beragam

Senin, 09 November 2026 | 09:21

Jokowi Diduga Otak Skenario di Balik Polemik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 09:10

MKK Gelar Munajat Nasional, Doakan Keselamatan Bangsa dan Kepemimpinan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Kupas Tuntas Makna Logo dan Tema Hari Pahlawan 2026

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Ada Agenda Politik di Balik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 08:47

Mayoritas Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 09 November 2026 | 08:38

Wajah Baru Layanan Haji Arab Saudi: Menhaj RI Soroti Transparansi hingga Kolaborasi Lintas Negara

Senin, 09 November 2026 | 08:33

LAPD Andalkan Rights Issue untuk Perkuat Bisnis Jasa Pertambangan

Senin, 09 November 2026 | 08:15

Selengkapnya