Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen (kanan). (Foto: RMOL)
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berpotensi mengancam demokrasi dan kebebasan sipil akibat kuatnya pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan dan tata kelola program tersebut.
Hasil riset Lokataru Foundation, ekspansi puluhan ribu KDMP berpotensi dimanfaatkan untuk menguasai aliran anggaran, jalur logistik, serta membangun mesin kontrol politik menjelang Pemilu 2029.
Riset Lokataru mengungkapkan bahwa desain kelembagaan KDMP yang bersifat top-down dan ditargetkan mencapai 80.000 titik di seluruh Indonesia berpotensi membentuk grassroots political machine atau mesin politik akar rumput dalam skala besar.
Struktur tersebut dinilai rentan dimobilisasi untuk kepentingan politik elektoral, terutama dengan keterlibatan komando teritorial hingga tingkat desa.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran atas meningkatnya militerisasi ruang publik perdesaan sekaligus potensi penyalahgunaan infrastruktur distribusi bantuan sosial dan barang bersubsidi sebagai instrumen pemenangan politik.
"Ketika puluhan ribu titik Kopdes dihubungkan langsung dengan struktur militer dan penguasaan bahan pokok masyarakat, risiko koordinasi politik bawah tanah untuk kepentingan Pemilu 2029 menjadi sangat tinggi dan sulit diawasi oleh publik," kata Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen kepada redaksi, Kamis, 30 Juli 2026.
Delpedro menyebut dominasi militer dalam sektor ekonomi desa bertentangan dengan semangat reformasi TNI dan berpotensi menggerus kemandirian masyarakat desa.
Koperasi, kata dia, semestinya tumbuh dari partisipasi warga secara mandiri, bukan dibentuk melalui pendekatan komando teritorial. Ia menilai kondisi tersebut dapat berdampak negatif terhadap demokrasi dan kebebasan sipil di tingkat desa.
Senada dengan Delpedro, Peneliti Lokataru Foundation, Fahrul Lubis menilai kebijakan yang menjangkau masyarakat desa dalam skala nasional itu tidak lagi semata berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.
Menurutnya, program KDMP telah menciptakan
opportunity structure bagi konsolidasi kekuatan politik dan patronase di tingkat lokal. Berdasarkan hasil studi Lokataru, KDMP telah berkembang menjadi infrastruktur politik berskala besar.
"Keterlibatan aparatur negara, penetapan kepala desa secara
ex-officio hingga keterlibatan unsur TNI dalam percepatan dan pengawasan di lapangan berpotensi menggeser makna koperasi dari instrumen demokrasi ekonomi menjadi 'hadiah politik' dan sarana legitimasi kekuasaan," ujar Fahrul.
Temuan Lokataru Foundation tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan petahana, melainkan menyangkut arah pembentukan jaringan komando sipil-militer di tingkat akar rumput yang bisa digunakan oleh faksi kekuasaan manapun.
"Apabila tidak diawasi, jejaring ekonomi desa berpotensi dimanfaatkan kelompok yang menopang agenda militerisme untuk mengendalikan logistik dan lumbung suara masyarakat. Kondisi ini sebagai bentuk
state corporatism yang mengancam kebebasan sipil di wilayah perdesaan," pungkasnya.
