Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli kurnia. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku prihatin karena belakangan semakin banyak kepala daerah yang terjaring OTT.
“Saya semakin terheran-heran ya, kenapa hampir setiap minggu ada saja Kepala Daerah yang terjerat OTT. Apa mereka para kepala daerah sudah tidak faham lagi membedakan mana tindakan korupsi mana yang tidak ya?” ujar Doli kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.
Di sisi lain, Doli juga mempertanyakan fenomena maraknya OTT terhadap kepala daerah. Menurutnya, muncul pertanyaan apakah ada faktor lain di balik rentetan penindakan tersebut.
"Atau memang ada skenario, yang entah dari siapa dan motifnya apa, untuk menampilkan parade korupsi dan tontonan “show up” penangkapan para Kepala Daerah. Saya juga lama-lama kehabisan komentar dengan fenomena ini,” tegas Anggota Komisi II DPR RI ini.
Kendati begitu, Doli menegaskan Partai Golkar tetap berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
Menurutnya, komitmen tersebut berlaku termasuk apabila pihak yang diduga terlibat tindak pidana korupsi merupakan kader atau kepala daerah yang diusung Partai Golkar.
“Tentu Golkar mempunyai komitmen terhadap setiap upaya apapun dalam rangka pemberantasan korupsi, dan tidak ada tebang pilih. Sekalipun Kepala Daerah yang diduga melakukan itu adalah kader Golkar atau yang pernah diusung oleh Partai Golkar, apabila memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kami menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya lagi.
Doli menambahkan, Golkar akan terus melakukan pembinaan kepada seluruh kadernya agar mengedepankan langkah-langkah pencegahan dan menjauhi praktik korupsi.
“Sembari kami tetap terus berupaya melakukan pembinaan terhadap seluruh kader agar lebih mengedepankan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.
