Korlantas Fokus Bahas Zero ODOL hingga Penguatan Layanan Digital

Pemerintah mulai melakukan persiapan dalam Operasi Natal dan Tahun Baru 2026, Operasi Ketupat 2027, implementasi kebijakan Zero Over Dimension Overloading (ODOL), penguatan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), hingga transformasi digital layanan.

Hal itu dipastikan usai Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Wibowo didampingi Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya menerima audiensi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Bhinneka Putra Linanta di Gedung Korlantas Polri, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.

"Pertemuan ini menjadi momen yang baik untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi. Dalam waktu dekat kita akan menghadapi Operasi Nataru, dilanjutkan Operasi Ketupat 2027, serta implementasi kebijakan Zero ODOL. Seluruhnya membutuhkan persiapan yang matang dan kerja sama lintas kementerian maupun lembaga," kata Wibowo.

Lanjut dia, penerapan kebijakan Zero ODOL harus dilakukan secara komprehensif dan tidak hanya mengedepankan penegakan hukum. 

Secara terus terang, Wibowo juga menjelaskan dibutuhkan sinergi sedikitnya 10 kementerian dan lembaga agar penanganan kendaraan over dimension dan over loading tidak mengganggu distribusi logistik, ketersediaan bahan pokok, maupun stabilitas harga di masyarakat.

"Kami tetap berkomitmen menertibkan kendaraan over dimension dan over loading karena menyangkut keselamatan pengguna jalan serta perlindungan infrastruktur. Namun penanganannya harus dilakukan dengan formula yang adil, solutif, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Irjen Wibowo pu  juga menyoroti kesiapan pengamanan Operasi Nataru yang akan berfokus pada kawasan wisata. 

Bahkan, salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Bali, mengingat tingginya mobilitas masyarakat pada libur akhir tahun. 

"Untuk itu Korlantas Polri akan melakukan survei jalur guna memastikan kesiapan jalan tol, jalan arteri, hingga akses menuju destinasi wisata," jelasnya.

Selain itu, Korlantas Polri juga terus memperkuat transformasi digital pelayanan kepada masyarakat, diantaranya melalui layanan yang telah berjalan adalah SIM Digital yang menjadi pelengkap SIM fisik.

"SIM Digital merupakan representasi dari SIM fisik. Jadi ketika masyarakat lupa membawa SIM, cukup menunjukkan SIM Digital yang ada di aplikasi. Format dan kekuatan hukumnya sama dengan SIM fisik sehingga dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan SIM yang sah," jelasnya lagi.

Dalam audiensi tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Bhinneka Putra Linanta juga mendorong optimalisasi sistem ETLE sekaligus upaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Saya melihat ETLE memiliki potensi besar untuk meningkatkan PNBP. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana sistem ini terus dimaksimalkan, baik dari sisi penegakan hukum maupun integrasi teknologi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi bagi negara," kata Bhinneka.

Oleh karena itu, Bhinneka pun mengusulkan agar pengembangan ETLE didukung integrasi kamera pengawas milik pemerintah daerah maupun instansi lain.