Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, menyambangi kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), di Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat lalu, 24 Juli 2026. (Foto: Humas Kemensos)
Salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat, dilakukan langkah mitigasi tindak pidana korupsi oleh Kementerian Sosial (Kemensos), dengan menggaet NGO antikorupsi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, menyambangi kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), membahas pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, terutama dalam program Sekolah Rakyat.
Dalam pertemuan di Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat lalu, 24 Juli 2026, tersebut ICW memberikan banyak masukan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
"Kami berdiskusi panjang dengan semangat yang sama. Tidak boleh program strategis Bapak Presiden Prabowo dikotori dengan tindakan-tindakan korupsi. Maka, apa yang disampaikan oleh ICW menjadi masukan yang sangat berharga buat Kementerian Sosial," kata Mensos yang kerap disapa Gus Ipul itu, dikutip melalui keterangan tertulis Kemensos, Minggu, 26 Juli 2026.
Gus Ipul menyebut, seluruh informasi dan data yang disampaikan oleh ICW menjadi masukan bagi Kemensos untuk mengambil langkah mitigasi dan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak terjadi tindak korupsi dalam program Sekolah Rakyat.
"Ini adalah peringatan dan ini harus kita terima dengan menindaklanjuti beberapa hal," ujar Gus Ipul.
Dia bersama seluruh jajaran berkomitmen menindaklanjuti, mendalami, dan mengambil langkah-langkah nyata agar seluruh praktik-praktik yang tidak baik bisa dimitigasi, bisa dihindari.
"Dan akhirnya Sekolah Rakyat benar-benar sesuai tujuan Bapak Presiden, yaitu memberikan pendidikan dengan lingkungan yang berkualitas untuk keluarga paling tidak mampu," sambungnya.
Oleh karena itu, Gus Ipul membuka kesempatan kepada semua pihak untuk turut mengawasi, memberikan masukan, kritik dan saran terhadap seluruh program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Ia menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka dengan kritik dan saran dari masyarakat.
"Kami sangat terbuka (terhadap) kritik saran dari pihak manapun. Apalagi dilakukan dengan melampirkan data-data yang akurat. Apa yang disampaikan oleh ICW semuanya itu dilampiri dengan data-data yang sangat akurat," jelas Gus Ipul.
Gus Ipul turut mengucapkan terima kasih kepada masyarakat khususnya ICW yang telah memberikan masukan, kritik dan saran kepada Kementerian Sosial lengkap dengan data-data pendukung.
"Sehingga kami bisa mengoreksi, memberikan satu kebijakan yang mampu untuk bisa mencegah adanya korupsi tersebut," tambah dia.
Lebih lanjut, Gus Ipul juga meminta jajaran Kemensos terus memperkuat integritas dan memperbaiki tata kelola. Ia mengingatkan bahwa tidak ada ruang bagi korupsi di lingkungan Kemensos.
"Mari jajaran Kementerian Sosial terus memperkuat integritas. Perkuat integritas dan perbaiki tata kelola supaya hal-hal yang tidak kita inginkan ini tidak terjadi. Kita harus menyadari bahwa tindakan-tindakan korupsi itu akan ketahuan. Pada waktunya akan ketahuan dan ini peringatan," tegas dia.
Sementara itu, Plt Koordinator ICW Almas Sjafrina mengungkapkan, pihaknya memiliki komitmen untuk mengawal program-program strategis pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat. Sebab, sektor pendidikan menjadi salah satu sorotan khusus ICW.
"Jadi harapan kami dengan melalui peran-peran pengawasan yang ICW lakukan mulai dari kajian, pemantauan dan sebagainya, kita niatnya ingin menjaga agar anggaran dan semua program yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak ada kebocoran dan semaksimal-maksimalnya untuk pendidikan publik," jelas Almas.
"Karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif," sambung dia.
