Seminar Jaga Republik Indonesia (JARI). (Foto:Istimewa)
Organisasi Masyarakat Jaga Republik Indonesia (JARI) menggelar Seminar Nasional bertajuk "Meneguhkan Konstitusi Menuju Kemajuan Bangsa, Telaah Terhadap Stabilitas Nasional" di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2026.
Seminar yang dihadiri sekitar 300 peserta itu menghadirkan sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu untuk membedah persoalan konstitusi, demokrasi, ekonomi, komunikasi, hingga geopolitik Indonesia.
Seminar dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) JARI, Andrianto Andri. Dalam sambutannya, Eksponen Angkatan Reformasi 98 itu mengkritik sistem ketatanegaraan pascaamandemen UUD 1945 yang dinilainya telah bergeser jauh dari semangat para pendiri bangsa.
"Kita harus jujur, konstitusi 2002 ini sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia dan membuat biaya politik menjadi sangat mahal. Kami sangat optimis, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo nanti, bangsa ini akan menuju arah yang jauh lebih baik manakala beliau berani menegakkan UUD 1945 secara murni dan konsekuen," kata Andrianto.
Menurut Andrianto, seminar tersebut digelar sebagai ruang akademik untuk mengkaji berbagai persoalan ketatanegaraan sekaligus memberikan masukan bagi perbaikan sistem bernegara ke depan.
Pada sesi pertama, Pakar pertahanan nasional, Selamat Ginting menyoroti perubahan konstitusi yang berlangsung pada periode 1999-2002. Menurutnya, sistem pemilihan presiden secara langsung telah menjadi salah satu penyebab meningkatnya biaya politik serta polarisasi di masyarakat.
"Dunia menertawakan Indonesia. Kita melakukan amandemen konstitusi setiap tahun dari 1999 hingga 2002. Ini membuktikan negara main-main dan patut diduga ada titipan asing di baliknya. Yang terjadi saat ini bukan lagi 'Rule of Law', melainkan 'Rule of Power' di mana hukum cenderung diinjak-injak dan mengikuti kehendak penguasa," terang Selamat.
Selanjutnya, Pakar ekonomi, Anthony Budiawan mengkritisi berbagai kebijakan ekonomi yang menurutnya lebih mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu dibanding kepentingan masyarakat luas. Ia secara khusus menyoroti keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Pemerintahan tirani adalah pemerintahan yang membentuk UU semata-mata demi kepentingan kekuasaannya. Lihat UU Cipta Kerja dan Proyek Strategis Nasional (PSN), itu semua memfasilitasi dan mensahkan pengusiran rakyat setempat serta masyarakat adat dari tanahnya sendiri. Kedaulatan rakyat sudah dirampas oleh lembaga yang seharusnya mewakili mereka!" tegas Anthony.
Dari perspektif komunikasi, Rektor UPN Veteran Jakarta, Profesor Anter Venus mengingatkan bahwa, ancaman terbesar terhadap stabilitas nasional saat ini bukan lagi berupa perang fisik, melainkan perang informasi yang berlangsung melalui media digital dan media sosial.
"Senjata musuh saat ini menargetkan 'isi kepala' bangsa kita. Di era media sosial, pikiran rakyat dibajak dan dimanipulasi di dalam ruang gema (echo chamber) sehingga masyarakat terpolarisasi. Ini dunia yang sangat mengerikan, pemerintah harus segera memperkuat pertahanan persepsi, bukan membiarkan rakyat saling serang!" jelas Prof Venus.
Sementara itu, Pakar geopolitik, Rizal Darmaputra menekankan pentingnya pemerintah menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan luar negeri maupun pengelolaan sumber daya alam.
"Kita tidak boleh terlalu berlebihan mengakomodasi inisiatif asing, entah itu dari Tiongkok atau memberikan izin ruang udara (blanket overflight) untuk militer asing. Kita punya kepentingan nasional dan kekayaan alam yang harus dilindungi secara mutlak! Stabilitas tidak akan tercapai jika aparaturnya tidak bersih dan hukumnya tidak tegak," terang Rizal.
Seminar berlangsung dinamis dengan diikuti sekitar 200 mahasiswa dan 100 peserta umum. Mahasiswa yang hadir berasal dari Universitas Nasional, Universitas Trisakti, Universitas Prof Dr Moestopo, Universitas Al Azhar, UPN Veteran Jakarta, Universitas Jakarta, Universitas Yuppentek Tangerang, Universitas Bung Karno, Universitas Jayabaya, serta sekitar 20 perguruan tinggi lainnya di Jabodetabek.
Selain kalangan akademisi dan mahasiswa, seminar juga dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya mantan Wakil Ketua KPK periode 2009-2014 Saut Situmorang, mantan Jurubicara Presiden Gus Dur Adhie Massardi, Ketua Umum DPP KNPI Sedunia Taufik Lubis, Hatta Taliwang, Akbar Z, Ketua Ormas Emak-Emak Aspirasi Indonesia Bunda Wati, serta Ketua Espass Dewi Herawati.
Di akhir acara, Andrianto Andri menyerahkan plakat penghargaan kepada seluruh narasumber sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi pemikiran mereka. JARI juga memberikan sertifikat partisipasi kepada seluruh peserta yang mengikuti seminar nasional tersebut.
