Berita

Senator DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, Dailami Firdaus. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Dailami Dukung Insentif Rp50 Juta bagi Warga Penangkap Begal

SABTU, 25 JULI 2026 | 04:07 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya didorong mengkaji pemberian insentif atau uang apresiasi sebesar Rp50 juta bagi masyarakat yang membantu aparat menangkap pelaku begal dan kejahatan jalanan.

Senator DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, Dailami Firdaus mengatakan, kebijakan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berperan membantu penegakan hukum layak dipertimbangkan sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga keamanan. Namun, pelaksanaannya harus tetap berlandaskan prinsip negara hukum dan memiliki mekanisme yang jelas.

"Layak dipertimbangkan untuk diterapkan di Jakarta dengan tetap mengedepankan prinsip negara hukum dan mekanisme yang jelas," kata Dailami, dikutip Sabtu 25 Juli 2026.


Ia menegaskan, pemberian penghargaan tersebut bukan bertujuan mendorong masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri. Masyarakat yang membantu harus mengutamakan keselamatan dan menyerahkan pelaku kepada kepolisian agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Terpenting, pelaku harus ditangkap hidup-hidup dan diserahkan kepada kepolisian agar seluruh proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Dailami.

Dailami menilai, Jakarta sebagai ibu kota negara harus mampu memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat. Untuk itu, ia mendorong adanya kajian bersama mengenai skema insentif bagi warga yang berperan aktif membantu aparat dalam mengungkap dan menangkap pelaku begal maupun kejahatan jalanan.

Menurutnya, jika kebijakan tersebut diterapkan, mekanisme pemberian penghargaan harus disusun secara transparan dan akuntabel serta memiliki dasar hukum yang jelas. Sehingga, penghargaan diberikan berdasarkan kontribusi yang dapat diverifikasi dan tidak menimbulkan persoalan hukum baru.

Namun, Dailami mengingatkan bahwa pemberian penghargaan kepada masyarakat bukan satu-satunya solusi untuk menekan angka kejahatan jalanan. Upaya pencegahan dan pemberantasan kriminalitas harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak.

Langkah tersebut antara lain melalui peningkatan patroli di kawasan rawan kejahatan, pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling), pemasangan kamera pengawas atau CCTV yang terintegrasi, peningkatan penerangan jalan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat pelaporan masyarakat kepada aparat keamanan.

"Saya juga mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk tidak takut melaporkan tindak kejahatan dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan," pungkas Dailami.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya