Berita

Ilustrasi beras ketan. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Pelaku UMKM Minta Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras Ketan

SABTU, 25 JULI 2026 | 02:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Solo, Jawa Tengah, meminta Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) dan Kementerian Pertanian (Kementan) segera mengatasi keterbatasan pasokan beras ketan.

Perwakilan UMKM Solo, Fadhil Ali berharap pemerintah kembali membuka keran impor beras ketan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat. Menurutnya, perlu intervensi langsung dari kementerian terkait untuk menangani persoalan pangan, termasuk kelangkaan beras ketan.

“Pemerintah tidak boleh tinggal diam tetapi harus mengambil sikap saat mendengar aspirasi pelaku UMKM,” kata Fadhil dalam keterangan resminya, Jumat 24 Juli 2026.


Menurut Fadhil, pemerintah memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatasi persoalan kelangkaan beras ketan yang saat ini berdampak langsung terhadap pelaku UMKM.

Pihaknya juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang tidak lagi mengimpor beras ketan. Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi di lapangan, di mana ketersediaan beras ketan terbatas sementara kebutuhan terus meningkat.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian menyebut stok beras ketan dan beras ketan pecah masih stabil serta mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, klaim tersebut dipertanyakan pelaku UMKM karena tidak sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi.

“Data pemerintah terkait stok beras ketan tetap stabil dari mana? Lalu apa sebabnya kebijakan impor beras ketan dihentikan. Padahal pelaku UMKM kesulitan mendapatkan beras ketan untuk kebutuhan pasar,” tegas Fadhil.

Berdasarkan kondisi yang mereka temukan di lapangan, stok beras ketan putih dan hitam di Pasar Legi sangat terbatas. Selain itu, harga beras ketan juga mengalami kenaikan sekitar 30 hingga 50 persen.

“Dampaknya banyak perajin Jenang Solo, Lapis Legit, Lemper, Gethuk dan usaha lainnya terpaksa mengurangi produksi. Ada yang sudah tutup sementara,” pungkas Fadhil.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya