Menyorot Kompleksitas Laut China Selatan sebagai Aset dan Ancaman bagi Indonesia

Ulasan soal polemik Laut China Selatan terus menjadi sorotan dari praktisi dan pemerhati pertahanan-keamanan serta hubungan luar negeri di Indonesia.

Terkait itu, Yayasan Cendekia Muda Sinologi Indonesia (Forum Sinologi Indonesia) bertajuk menggelar seminar publik bertajuk "Aset atau Ancaman: Kompleksitas Laut China Selatan dalam Relasi Indonesia-China" di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026.

Hadir sebagai pembicara di antaranya Kepala Pusat Pengkajian Maritim (Kapusjianmar) Seskoal, Laksamana Pertama TNI Salim, S.E., M.Phil., M.Tr.Opsla; Direktur Eksekutif Center for Diplomacy Jakarta dan Purna Wakil Dubes RI di Beijing serta Tokyo, PLE Priatna S.I.P, MA; Dosen Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan, Laksda TNI (Purn) Surya Wiranto, SH, MH dan pengajar tetap Politik Tiongkok, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Dr. Klaus Heinrich Raditio.

Dalam paparannya, Kapusjianmar Laksma TNI Salim menyampaikan paparan berjudul "South China Sea and Hybrid Maritime Security Governance System" yang menyoroti pentingnya tata kelola keamanan maritim yang adaptif, kolaboratif, dan berlandaskan hukum internasional dalam menghadapi dinamika strategis kawasan Laut China Selatan.

“Kita perlu memiliki kekuatan maritim yang mumpuni untuk menjadikan Laut China Selatan sebagai sumber ekonomi untuk kepentingan nasional kita,” ucap Salim.

Menurut dia, dua kekuatan dunia yang tengah bertarung secara proksi yakni Amerika Serikat dan China, dampaknya sangat bisa dirasakan oleh Indonesia.

“Jadi kepemimpinan Indonesia harus mampu meredam ketegangan tersebut,” tandas Salim.

Sedangkan PLE Priatna menyebut Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) yang diluncurkan 24 tahun lalu ternyata menemui jalan buntu.
 
“Indonesia perlu segera menemukan formula, celah diplomatik dan terobosan yang berani dan realistik bahwa konflik di Laut China Selatan, (memperebutkan deretan puluhan bongkahan batu karang, atol, terumbu karang mengikuti pasang surut air laut berikut pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni, dan tidak menjadi hak berdaulat ZEE), tidak menyelesaikan masalah oleh sebab itu segera harus dihentikan,” kata Priatna.

Lanjut dia, formula pendekatan hukum berikut mengarusutamakan instrumen pertahanan militer, saatnya diimbangi dengan pendekatan inklusif dan pragmatis memanfaatkan formula ekonomi, pendekatan ala Presiden Rodrigo Duterte melakukan terobosan diplomatik dengan China pasca-penetapan PCA 2016.

“Meskipun perkembangan di Laut China Selatan tampak diwarnai berbagai insiden, ketegangan dengan penjaga pantai China (coast guard) dan AL China, sesungguhnya tidak menjadi ancaman bagi meluasnya eskalasi konflik,” pungkasnya.

Sementara itu, Laksda TNI (Purn) Surya Wiranto menyatakan bahwa Laut China Selatan bukan hanya sekadar aset atau ancaman, melainkan sebuah arena interaksi yang kompleks antara ekonomi, keamanan, hukum internasional dan politik luar negeri. 

“Pertanyaan yang tepat bukan apakah Laut China Selatan merupakan aset atau ancaman, tetapi bagaimana Indonesia mengelola kompleksitas geopolitik tersebut untuk memaksimalkan kepentingan nasional tanpa mengorbankan prinsip kebijakan luar negeri,” ucap Surya.

Sambung mantan Wadanseskoal ini, kebijakan luar negeri Indonesia dibentuk oleh layered incoherence-interplay antara kontestasi ideasional, fragmentasi institusional dan praktik tata kelola informal.

“Kebijakan Indonesia di Laut China Selatan adalah hasil pertemuan berbagai logika, kepentingan, dan struktur birokrasi yang saling bertemu dan bertabrakan, menghasilkan respons yang sering kali tampak kontradiktif namun pada dasarnya merupakan ekspresi kondisi struktural negara,” pungkasnya. 

Bertindak sebagai moderator dalam acara tersebut adalah Dosen Presiden University dan Sekretaris Forum Sinologi Indonesia, Dr. Muhammad Farid, S.S, MPA. Acara ini ditutup oleh Ketua Forum Sinologi Indonesia Johanes Herijanto Ph.D yang mengurai kesimpulan dari jalannya diskusi tersebut.