Berita

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar pertemuan dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia yang baru, Iskandar Kunaefi. (Foto: Istimewa)

Bisnis

Pembenahan PT Pos Indonesia, Manajemen Baru Laporkan Koreksi Pembukuan Rp9 Triliun

KAMIS, 23 JULI 2026 | 20:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pembenahan PT Pos Indonesia menjadi salah satu agenda yang terus dikawal oleh BP BUMN bersama Danantara. 

Langkah ini menyusul laporan manajemen baru PT Pos Indonesia mengenai hasil audit berupa penyesuaian pembukuan untuk periode 2023, 2024, dan 2025 sebesar Rp9 triliun sebagai bagian dari proses pembersihan dan pemulihan catatan keuangan perusahaan.

Untuk mengawal pembenahan tersebut, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar pertemuan dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia yang baru, Iskandar Kunaefi di Jakarta.


Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat transformasi perusahaan melalui pembenahan menyeluruh, mulai dari tata kelola, kondisi keuangan, hingga model bisnis.

Dalam arahannya, Dony menegaskan bahwa transformasi yang dijalankan harus dilakukan secara serius dan menyentuh akar persoalan perusahaan.

"Transformasi yang kita lakukan di sini bukan transformasi yang setengah-setengah. Kita tidak ingin sesuatu yang artifisial atau dipoles-poles," ujar Dony dalam keterangan tertulis, Kamis 23 Juli 2026.

Selain memastikan proses restrukturisasi berjalan komprehensif, pembenahan juga difokuskan pada strategi penataan keuangan yang efektif dan efisien guna mengurangi beban biaya perusahaan. 

Salah satu inisiatif yang ditekankan adalah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap struktur pendapatan, komponen biaya, serta penerapan model bisnis yang lebih tepat dan berkelanjutan melalui pelibatan intercompany untuk mempercepat penurunan utang perusahaan.

Dony menekankan bahwa seluruh langkah perbaikan harus berorientasi pada penguatan fundamental bisnis dan memiliki target yang terukur agar dapat dikawal secara konsisten.

"Fokus dulu membuat ini positif dan menurunkan cost. Jadi setiap inisiatif harus jelas targetnya, kapan selesainya, dan berapa hasilnya. Kita hanya akan mengontrol berdasarkan itu," demikian Dony.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya