Berita

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Bakom Ungkap Temuan Lahan Sawit Ilegal Seluas 12 Kali Pulau Bali!

KAMIS, 23 JULI 2026 | 17:57 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Terungkap fakta memprihatinkan diungkap Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari. Ia menyebut ada penguasaan perkebunan kelapa sawit ilegal mencapai 6 juta hektare.

Luas lahan tanpa izin resmi tersebut tergolong fantastis lantaran setara dengan separuh Pulau Jawa atau 12 kali lipat dari luas Pulau Bali.

"Ternyata kebun sawit ilegal di Indonesia luasnya mencapai 6 juta hektare. Besar sekali, kurang lebih separuh Pulau Jawa. Kalau dibandingkan dengan Bali, itu 12 kali Pulau Bali yang luasnya sekitar setengah juta hektare. Temuan ini diungkap langsung oleh Presiden Prabowo," ujar Qodari dikutip redaksi, Kamis, 23 Juli 2026.


Qodari menegaskan, pengungkapan jutaan hektare kebun sawit ilegal ini merupakan bagian dari komitmen tegas pemerintah untuk mengoreksi ketimpangan struktur ekonomi nasional yang selama ini dinilai tidak sehat.

Ia memaparkan, meski Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia konsisten tumbuh rata-rata 5 persen per tahun, manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat lapisan bawah. Pertumbuhan tersebut justru cenderung hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elite.

"Teorinya, kalau kue ekonominya membesar, kelas menengahnya ikut membesar. Namun yang terjadi justru kelas menengah menyusut, sementara kelompok masyarakat hampir miskin (near-poor) meningkat," ungkapnya.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah mengambil dua langkah strategis secara simultan, yakni penegakan hukum tegas di sektor SDA dan pertambangan, serta penguatan ekonomi bawah melalui program Koperasi Desa Merah Putih.

Langkah terpadu ini diharapkan dapat menstabilkan harga bahan pokok, menyerap produk lokal, sekaligus menekan angka ketimpangan ekonomi nasional secara signifikan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya