Berita

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Bakom Ungkap Temuan Lahan Sawit Ilegal Seluas 12 Kali Pulau Bali!

KAMIS, 23 JULI 2026 | 17:57 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Terungkap fakta memprihatinkan diungkap Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari. Ia menyebut ada penguasaan perkebunan kelapa sawit ilegal mencapai 6 juta hektare.

Luas lahan tanpa izin resmi tersebut tergolong fantastis lantaran setara dengan separuh Pulau Jawa atau 12 kali lipat dari luas Pulau Bali.

"Ternyata kebun sawit ilegal di Indonesia luasnya mencapai 6 juta hektare. Besar sekali, kurang lebih separuh Pulau Jawa. Kalau dibandingkan dengan Bali, itu 12 kali Pulau Bali yang luasnya sekitar setengah juta hektare. Temuan ini diungkap langsung oleh Presiden Prabowo," ujar Qodari dikutip redaksi, Kamis, 23 Juli 2026.


Qodari menegaskan, pengungkapan jutaan hektare kebun sawit ilegal ini merupakan bagian dari komitmen tegas pemerintah untuk mengoreksi ketimpangan struktur ekonomi nasional yang selama ini dinilai tidak sehat.

Ia memaparkan, meski Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia konsisten tumbuh rata-rata 5 persen per tahun, manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat lapisan bawah. Pertumbuhan tersebut justru cenderung hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elite.

"Teorinya, kalau kue ekonominya membesar, kelas menengahnya ikut membesar. Namun yang terjadi justru kelas menengah menyusut, sementara kelompok masyarakat hampir miskin (near-poor) meningkat," ungkapnya.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah mengambil dua langkah strategis secara simultan, yakni penegakan hukum tegas di sektor SDA dan pertambangan, serta penguatan ekonomi bawah melalui program Koperasi Desa Merah Putih.

Langkah terpadu ini diharapkan dapat menstabilkan harga bahan pokok, menyerap produk lokal, sekaligus menekan angka ketimpangan ekonomi nasional secara signifikan.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya