Berita

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Bakom Ungkap Temuan Lahan Sawit Ilegal Seluas 12 Kali Pulau Bali!

KAMIS, 23 JULI 2026 | 17:57 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Terungkap fakta memprihatinkan diungkap Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari. Ia menyebut ada penguasaan perkebunan kelapa sawit ilegal mencapai 6 juta hektare.

Luas lahan tanpa izin resmi tersebut tergolong fantastis lantaran setara dengan separuh Pulau Jawa atau 12 kali lipat dari luas Pulau Bali.

"Ternyata kebun sawit ilegal di Indonesia luasnya mencapai 6 juta hektare. Besar sekali, kurang lebih separuh Pulau Jawa. Kalau dibandingkan dengan Bali, itu 12 kali Pulau Bali yang luasnya sekitar setengah juta hektare. Temuan ini diungkap langsung oleh Presiden Prabowo," ujar Qodari dikutip redaksi, Kamis, 23 Juli 2026.


Qodari menegaskan, pengungkapan jutaan hektare kebun sawit ilegal ini merupakan bagian dari komitmen tegas pemerintah untuk mengoreksi ketimpangan struktur ekonomi nasional yang selama ini dinilai tidak sehat.

Ia memaparkan, meski Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia konsisten tumbuh rata-rata 5 persen per tahun, manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat lapisan bawah. Pertumbuhan tersebut justru cenderung hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elite.

"Teorinya, kalau kue ekonominya membesar, kelas menengahnya ikut membesar. Namun yang terjadi justru kelas menengah menyusut, sementara kelompok masyarakat hampir miskin (near-poor) meningkat," ungkapnya.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah mengambil dua langkah strategis secara simultan, yakni penegakan hukum tegas di sektor SDA dan pertambangan, serta penguatan ekonomi bawah melalui program Koperasi Desa Merah Putih.

Langkah terpadu ini diharapkan dapat menstabilkan harga bahan pokok, menyerap produk lokal, sekaligus menekan angka ketimpangan ekonomi nasional secara signifikan.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya