Berita

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Bakom Ungkap Temuan Lahan Sawit Ilegal Seluas 12 Kali Pulau Bali!

KAMIS, 23 JULI 2026 | 17:57 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Terungkap fakta memprihatinkan diungkap Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari. Ia menyebut ada penguasaan perkebunan kelapa sawit ilegal mencapai 6 juta hektare.

Luas lahan tanpa izin resmi tersebut tergolong fantastis lantaran setara dengan separuh Pulau Jawa atau 12 kali lipat dari luas Pulau Bali.

"Ternyata kebun sawit ilegal di Indonesia luasnya mencapai 6 juta hektare. Besar sekali, kurang lebih separuh Pulau Jawa. Kalau dibandingkan dengan Bali, itu 12 kali Pulau Bali yang luasnya sekitar setengah juta hektare. Temuan ini diungkap langsung oleh Presiden Prabowo," ujar Qodari dikutip redaksi, Kamis, 23 Juli 2026.


Qodari menegaskan, pengungkapan jutaan hektare kebun sawit ilegal ini merupakan bagian dari komitmen tegas pemerintah untuk mengoreksi ketimpangan struktur ekonomi nasional yang selama ini dinilai tidak sehat.

Ia memaparkan, meski Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia konsisten tumbuh rata-rata 5 persen per tahun, manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat lapisan bawah. Pertumbuhan tersebut justru cenderung hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elite.

"Teorinya, kalau kue ekonominya membesar, kelas menengahnya ikut membesar. Namun yang terjadi justru kelas menengah menyusut, sementara kelompok masyarakat hampir miskin (near-poor) meningkat," ungkapnya.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah mengambil dua langkah strategis secara simultan, yakni penegakan hukum tegas di sektor SDA dan pertambangan, serta penguatan ekonomi bawah melalui program Koperasi Desa Merah Putih.

Langkah terpadu ini diharapkan dapat menstabilkan harga bahan pokok, menyerap produk lokal, sekaligus menekan angka ketimpangan ekonomi nasional secara signifikan.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya