Digitalisasi Layanan dan Perizinan Terus Dipercepat

Transformasi digital terus diperkuat Kementerian Kehutanan. Melalui digitalisasi layanan dan perizinan, kementerian menargetkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan Raja Antoni saat rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Menurutnya, perubahan di lingkungan Kementerian Kehutanan mulai menunjukkan hasil yang positif, tidak hanya karena penyempurnaan regulasi, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada temen-temen di pusat maupun di balai, saya merasakan progres yang luar biasa. Dulu yang rasanya tidak mungkin, sekarang jadi mungkin, dengan perubahan mindset, kultur maupun regulasi yang kita lakukan. Kita perbaiki pelayanan kita terutama kepada publik,” katanya dikutip Rabu, 23 Juli 2026.

Untuk mempercepat transformasi tersebut, seluruh unit eselon I diminta memetakan layanan yang dimiliki agar dapat menentukan prioritas digitalisasinya. 

Beberapa digitalisasi yang dilakukan yakni etiket Taman Nasional, pengaduan dalam peneggakan hukum (Gakkum), Portal Elektronik Surat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (Pesats) hingga Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi). 

Wajah pelayanan publik di Kementerian Kehutanan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Ia menilai masih terdapat layanan yang menggunakan pola konvensional sehingga perlu dibenahi menjadi lebih modern, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Saya kira kita bisa kumpulkan semua layanan dari masing-masing direktorat jenderal, lalu kita lihat mana yang menjadi prioritas untuk diperbaiki dengan sistem online dan antrean. Saya masih melihat ada loket yang seperti loket pembayaran listrik zaman dulu. Padahal pelayanan yang baik sudah seperti di perbankan, terbuka, antreannya tertata, bahkan masyarakat bisa memilih jadwal kedatangan dan mengetahui nomor antreannya sebelum datang,” bebernya.

Ia menegaskan, pembenahan pelayanan tersebut menjadi salah satu agenda prioritas yang akan terus dikawal. Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, transformasi digital diharapkan dapat memperkuat reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan Kementerian Kehutanan.

“Ini agenda yang akan saya perbaiki, supaya apa yang diinginkan Bapak Presiden Presiden terkait ease of doing business bisa terwujud. Orang bisa berbisnis dengan baik karena pelayanannya cepat, sementara kita juga memperoleh kepuasan dalam memberikan layanan dan meningkatkan indeks reformasi birokrasi,” pungkasnya.