Berita

Menteri Kehutanan Raja Antoni saat rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). (Foto: Kemenhut)

Politik

Digitalisasi Layanan dan Perizinan Terus Dipercepat

KAMIS, 23 JULI 2026 | 10:10 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Transformasi digital terus diperkuat Kementerian Kehutanan. Melalui digitalisasi layanan dan perizinan, kementerian menargetkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan Raja Antoni saat rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Menurutnya, perubahan di lingkungan Kementerian Kehutanan mulai menunjukkan hasil yang positif, tidak hanya karena penyempurnaan regulasi, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja.


“Saya mengucapkan terima kasih kepada temen-temen di pusat maupun di balai, saya merasakan progres yang luar biasa. Dulu yang rasanya tidak mungkin, sekarang jadi mungkin, dengan perubahan mindset, kultur maupun regulasi yang kita lakukan. Kita perbaiki pelayanan kita terutama kepada publik,” katanya dikutip Rabu, 23 Juli 2026.

Untuk mempercepat transformasi tersebut, seluruh unit eselon I diminta memetakan layanan yang dimiliki agar dapat menentukan prioritas digitalisasinya. 

Beberapa digitalisasi yang dilakukan yakni etiket Taman Nasional, pengaduan dalam peneggakan hukum (Gakkum), Portal Elektronik Surat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (Pesats) hingga Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi). 

Wajah pelayanan publik di Kementerian Kehutanan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Ia menilai masih terdapat layanan yang menggunakan pola konvensional sehingga perlu dibenahi menjadi lebih modern, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Saya kira kita bisa kumpulkan semua layanan dari masing-masing direktorat jenderal, lalu kita lihat mana yang menjadi prioritas untuk diperbaiki dengan sistem online dan antrean. Saya masih melihat ada loket yang seperti loket pembayaran listrik zaman dulu. Padahal pelayanan yang baik sudah seperti di perbankan, terbuka, antreannya tertata, bahkan masyarakat bisa memilih jadwal kedatangan dan mengetahui nomor antreannya sebelum datang,” bebernya.

Ia menegaskan, pembenahan pelayanan tersebut menjadi salah satu agenda prioritas yang akan terus dikawal. Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, transformasi digital diharapkan dapat memperkuat reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan Kementerian Kehutanan.

“Ini agenda yang akan saya perbaiki, supaya apa yang diinginkan Bapak Presiden Presiden terkait ease of doing business bisa terwujud. Orang bisa berbisnis dengan baik karena pelayanannya cepat, sementara kita juga memperoleh kepuasan dalam memberikan layanan dan meningkatkan indeks reformasi birokrasi,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya