Gatot Nurmantyo Ingatkan Prabowo Ada Ancaman Perang Kognitif

Presiden Prabowo Subianto saat ini berisiko terjebak dalam ruang gema (echo chamber) di lingkaran istana. Kondisi ini berpotensi membuat pemerintah lengah menghadapi strategi cognitive warfare atau perang kognitif yang memicu destabilisasi politik nasional.

Perang kognitif dilakukan secara masif dan terstruktur dengan cara merusak persepsi publik, memicu kebingungan di tengah masyarakat, serta mengikis kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional. Kondisi ini diperparah oleh akumulasi isu simpang siur dan kebijakan yang berbenturan di tingkat kementerian/lembaga.

Demikian antara lain disampaikan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dalam diskusi di kanal YouTube Hersubeno Point sebagaimana dikutip redaksi, Kamis, 23 Juli 2026. 

Secara khusus, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini menyoroti pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, yang menurutnya berpotensi bergeser fungsi jika tidak dikawal secara ketat.

"Kortas Tipikor ini menjadi instrumen penegakan hukum yang sangat kuat dan membuat banyak pihak khawatir. Jika situasi perselisihan antarinstitusi penegak hukum terus dibiarkan tanpa ketegasan, legitimasi pemerintah di mata publik yang menjadi taruhannya," ujar Gatot.

Sorotan Gatot ini mengemuka di tengah dinamika intensif yang melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum utama. Isu gesekan dan benturan kewenangan antara Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) belakangan kerap menjadi perhatian publik, meski pimpinan kedua lembaga telah berulangkali menegaskan soliditas mereka kepada masyarakat.

Menurut Gatot, narasi ketegangan serta tumpang tindih fungsi di tingkat elite penegak hukum adalah contoh nyata celah yang dimanfaatkan dalam cognitive warfare.

Jika pembisik Istana hanya menyampaikan laporan serba baik (echo chamber), Presiden tidak akan melihat ancaman erosi kepercayaan publik yang sedang berjalan secara perlahan.

Sebab itu, Gatot mendesak Kepala Negara untuk segera mengambil tindakan tegas dan melakukan pembenahan internal di jajaran kabinet maupun aparat penegak hukum agar stabilitas politik nasional tetap terjaga.

"Momentum ini harus dimanfaatkan Presiden untuk bersih-bersih dan menunjukkan kepemimpinan yang solid demi kepentingan rakyat," tegasnya.