Berita

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo. (Foto: Hersubeno Point)

Politik

Gatot Nurmantyo Ingatkan Prabowo Ada Ancaman Perang Kognitif

KAMIS, 23 JULI 2026 | 07:57 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Presiden Prabowo Subianto saat ini berisiko terjebak dalam ruang gema (echo chamber) di lingkaran istana. Kondisi ini berpotensi membuat pemerintah lengah menghadapi strategi cognitive warfare atau perang kognitif yang memicu destabilisasi politik nasional.

Perang kognitif dilakukan secara masif dan terstruktur dengan cara merusak persepsi publik, memicu kebingungan di tengah masyarakat, serta mengikis kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional. Kondisi ini diperparah oleh akumulasi isu simpang siur dan kebijakan yang berbenturan di tingkat kementerian/lembaga.

Demikian antara lain disampaikan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dalam diskusi di kanal YouTube Hersubeno Point sebagaimana dikutip redaksi, Kamis, 23 Juli 2026. 


Secara khusus, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini menyoroti pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, yang menurutnya berpotensi bergeser fungsi jika tidak dikawal secara ketat.

"Kortas Tipikor ini menjadi instrumen penegakan hukum yang sangat kuat dan membuat banyak pihak khawatir. Jika situasi perselisihan antarinstitusi penegak hukum terus dibiarkan tanpa ketegasan, legitimasi pemerintah di mata publik yang menjadi taruhannya," ujar Gatot.

Sorotan Gatot ini mengemuka di tengah dinamika intensif yang melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum utama. Isu gesekan dan benturan kewenangan antara Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) belakangan kerap menjadi perhatian publik, meski pimpinan kedua lembaga telah berulangkali menegaskan soliditas mereka kepada masyarakat.

Menurut Gatot, narasi ketegangan serta tumpang tindih fungsi di tingkat elite penegak hukum adalah contoh nyata celah yang dimanfaatkan dalam cognitive warfare.

Jika pembisik Istana hanya menyampaikan laporan serba baik (echo chamber), Presiden tidak akan melihat ancaman erosi kepercayaan publik yang sedang berjalan secara perlahan.

Sebab itu, Gatot mendesak Kepala Negara untuk segera mengambil tindakan tegas dan melakukan pembenahan internal di jajaran kabinet maupun aparat penegak hukum agar stabilitas politik nasional tetap terjaga.

"Momentum ini harus dimanfaatkan Presiden untuk bersih-bersih dan menunjukkan kepemimpinan yang solid demi kepentingan rakyat," tegasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya