PSN Wanam di Papua Selatan. (Foto: ANTARA)
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Jakarta (HMI UNJ), Muhammad Falah, menilai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua merupakan langkah penting pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat konektivitas wilayah, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Falah dalam Diskusi Publik bertajuk "Papua dalam Problematika Pembangunan Nasional" yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Graha MPSI, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
Menurut Falah, sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis, kekayaan sumber daya alam, dan tantangan geografis yang kompleks, Papua membutuhkan kebijakan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, PSN dapat menjadi instrumen percepatan pembangunan apabila dijalankan secara inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"PSN memiliki potensi besar untuk memperkuat konektivitas antardaerah, mendukung ketahanan pangan, serta menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Program ini patut didukung sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional," tutur Falah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan PSN tidak cukup diukur dari selesainya pembangunan fisik semata.
"Ukuran utama keberhasilan adalah sejauh mana manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Papua melalui meningkatnya akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, dan aktivitas ekonomi", jelasnya.
Mahasiswa Sl semester akhir pada prodi Geografi UNJ ini menilai pelibatan masyarakat lokal sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi merupakan faktor penting agar setiap proyek yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta tetap menghormati nilai-nilai budaya dan kondisi lingkungan setempat.
"Pembangunan akan lebih efektif ketika masyarakat menjadi bagian dari prosesnya. Dengan pendekatan partisipatif, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun kepercayaan publik sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan," beber dia.
Falah juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan PSN tetap diperlukan sebagai bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
"Pengawasan bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan pembangunan di Papua juga harus mempertimbangkan karakteristik setiap wilayah.
"Keragaman sosial, budaya, dan kondisi geografis Papua menjadikan kebijakan yang bersifat seragam kurang efektif diterapkan di seluruh daerah," ungkapnya.
Falah mengajak mahasiswa dan kalangan akademisi untuk turut berkontribusi mengawal pembangunan melalui riset, diskusi ilmiah, dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis data lapangan.
"Sinergi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil menjadi modal penting untuk memastikan pembangunan Papua berlangsung secara inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan," ajaknya.
Lanjut dia, semangat membangun Papua harus menjadi agenda bersama.
"Pemerintah telah menghadirkan berbagai program strategis, dan seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk mendukung sekaligus mengawalnya agar benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua," tutup Falah.
