Berita

Peletakan batu pertama proyek Indonesia Mass Transit Project di Bandung, Jawa Barat. (Foto: Dok. Kemenhub)

Politik

Proyek MASTRAN, Kemenhub Garap BRT Cekungan Bandung Senilai Rp1,3 Triliun

RABU, 22 JULI 2026 | 14:01 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah memperkuat komitmen penataan transportasi perkotaan berkelanjutan. Komitmen ini ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN) di Leuwipanjang BRT Depot Site, Kabupaten Bandung, Rabu, 22 Juli 2026.

Groundbreaking oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi ini menjadi fondasi awal pembangunan fisik Bus Rapid Transit (BRT) di Kawasan Cekungan Bandung.

Menhub menegaskan, hadirnya BRT merupakan strategi pemerintah mengurai kemacetan dan menjawab tantangan mobilitas metropolitan yang terus berkembang.


"Groundbreaking hari ini menjadi tonggak penting mewujudkan layanan transportasi publik yang modern di Kawasan Cekungan Bandung. Kita ingin menghadirkan angkutan umum yang nyaman, aman, tepat waktu, dan terintegrasi," ujar Menhub Dudy.

Proyek MASTRAN di Cekungan Bandung bakal melayani lima daerah sekaligus, yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

Tahap awal pengembangan mencakup pembangunan jalur khusus sepanjang 21 kilometer, 34 stasiun BRT, 18 rute direct service, 719 bus stop, hingga ratusan armada bus terintegrasi.

Secara total, program MASTRAN nasional ditopang anggaran Rp3,8 triliun dari pinjaman Bank Dunia sebesar 224 juta Dolar AS, Agence Francaise de Developpement (AFD) 40 juta Dolar AS, serta APBN. Khusus infrastruktur BRT Cekungan Bandung, alokasi investasinya menelan Rp1,3 triliun.

Berdasarkan kalkulasi Bank Dunia, BRT Cekungan Bandung diproyeksikan mampu melayani 99 ribu penumpang per hari, memangkas waktu tempuh 11 persen, serta menekan emisi karbon hingga 196 ribu ton CO2.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan kerja sama Public Service Obligation (PSO) antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota setempat guna menjamin tarif tetap terjangkau.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut positif dimulainya proyek modernisasi transportasi publik tersebut.

"Ini kebahagiaan bagi masyarakat Bandung Raya. Kita memasuki era baru di mana transportasi publik menjadi kebutuhan dasar," kata Dedi.

Acara tersebut turut dihadiri jajaran kepala daerah Bandung Raya, di antaranya Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta perwakilan World Bank dan AFD.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya