Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher. (dok. Fraksi PKS)

Politik

DPR Dorong Pemerintah Beri Insentif Kader Posyandu

RABU, 22 JULI 2026 | 08:57 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah didorong tidak hanya memperluas tugas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), tetapi juga memberikan insentif bagi para kader yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, beban kerja kader Posyandu terus bertambah seiring penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Kita berharap pemerintah tidak hanya meningkatkan kapasitas kader Posyandu, tetapi juga tidak melupakan insentif mereka. Besaran insentif dapat disesuaikan dengan kemampuan setiap daerah agar para kader tetap bersemangat dan termotivasi mengelola Posyandu dengan baik," kata Netty kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu, 22 Juli 2026. 


Politikus PKS itu menilai besaran insentif tidak perlu diseragamkan karena kemampuan fiskal tiap daerah berbeda. Yang terpenting, pemerintah daerah menunjukkan keberpihakan kepada para kader.

"Setiap daerah memiliki kemampuan berbeda sehingga kita tidak bisa mematok atau memaksakan jumlahnya harus sekian. Namun, setidaknya perhatian dari pemerintah daerah menjadi bukti bahwa pekerjaan yang dilakukan kader Posyandu merupakan sesuatu yang penuh perjuangan," ujarnya.

Netty menjelaskan, kader Posyandu kini tidak hanya menangani penimbangan balita, pencatatan pertumbuhan anak, dan penanganan stunting, tetapi juga pendataan sanitasi hingga membantu distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Karena itu, ia berharap pemerintah memberikan perhatian yang seimbang antara penambahan tugas dan kesejahteraan kader agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya