DPR Dorong Pemerintah Beri Insentif Kader Posyandu

Pemerintah didorong tidak hanya memperluas tugas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), tetapi juga memberikan insentif bagi para kader yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, beban kerja kader Posyandu terus bertambah seiring penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Kita berharap pemerintah tidak hanya meningkatkan kapasitas kader Posyandu, tetapi juga tidak melupakan insentif mereka. Besaran insentif dapat disesuaikan dengan kemampuan setiap daerah agar para kader tetap bersemangat dan termotivasi mengelola Posyandu dengan baik," kata Netty kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu, 22 Juli 2026. 

Politikus PKS itu menilai besaran insentif tidak perlu diseragamkan karena kemampuan fiskal tiap daerah berbeda. Yang terpenting, pemerintah daerah menunjukkan keberpihakan kepada para kader.

"Setiap daerah memiliki kemampuan berbeda sehingga kita tidak bisa mematok atau memaksakan jumlahnya harus sekian. Namun, setidaknya perhatian dari pemerintah daerah menjadi bukti bahwa pekerjaan yang dilakukan kader Posyandu merupakan sesuatu yang penuh perjuangan," ujarnya.

Netty menjelaskan, kader Posyandu kini tidak hanya menangani penimbangan balita, pencatatan pertumbuhan anak, dan penanganan stunting, tetapi juga pendataan sanitasi hingga membantu distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Karena itu, ia berharap pemerintah memberikan perhatian yang seimbang antara penambahan tugas dan kesejahteraan kader agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.