Wapres Gibran Rakabuming Raka menghadiri sidang kabinet di Istana Negara pada Senin 20 Juli 2026. (Foto: Istimewa)
ADA pemandangan tak biasa dalam sidang kabinet di Istana Negara pada Senin 20 Juli 2026. Biasanya Wapres Gibran Rakabuming Raka selalu duduk di samping Presiden Prabowo Subianto. Kali ini, tidak. Putra sulung Joko Widodo alias Jokowi malah duduk di jajaran menteri. Apakah pecah kongsi?
Di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan, mengklaim pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 110 persoalan dalam 18 bulan pemerintahan sekaligus mengevaluasi program MBG yang masih menjadi perhatian publik. Semua menteri hadir.
Eh, perhatian publik justru tertuju pada hal lain. Gibran Rakabuming Raka kali ini tidak duduk di samping Presiden seperti lazimnya. Ia memilih duduk di barisan para menteri.
Seketika internet berubah menjadi laboratorium teori konspirasi. "Tumben!" "Pecah kongsi!" "Hubungan mulai dingin!" "Ini kode politik!" Netizen mendadak memiliki kemampuan membaca arah angin hanya dari posisi kursi. Seolah-olah furnitur Istana telah berubah fungsi menjadi alat pendeteksi retaknya koalisi.
Padahal, kalau bicara fakta, hingga hari ini memang belum ada indikator vulgar, Prabowo dan Gibran benar-benar pecah kongsi. Belum ada pernyataan terbuka saling menyerang. Belum ada reshuffle menunjukkan perpecahan. Belum ada pula gestur politik bisa dijadikan bukti kuat bahwa keduanya sedang berkonflik.
Namun, politik memang tidak hanya dibaca dari ucapan. Kadang yang diam justru lebih menarik untuk diamati. Salah satu fakta layak dicatat adalah mulai bermunculannya kelompok-kelompok relawan secara khusus mengonsolidasikan dukungan untuk Gibran.
Saat ini sudah ada GP-Gibran (Garda Pemuda Generasi Indonesia Bersatu untuk Rakyat dan Nusantara) yang dipimpin Perri Sibarani.
Organisasi ini mengklaim telah terbentuk di 38 provinsi, menjangkau hampir setengah dari 416 kota/kabupaten, memiliki sekitar 10 ribu anggota, dan secara terbuka menyatakan tujuan mendorong Gibran menjadi Presiden ke-9 Republik Indonesia.
Selain itu muncul Militan Gibran Nusantara (MGN) yang dipimpin Andi Azwan. Organisasi dideklarasikan pada 20 Mei 2026 di Jakarta ini juga telah membentuk kepengurusan di 38 provinsi dengan target memperluas jaringan hingga seluruh Indonesia.
Fokusnya mengawal program pemerintahan Prabowo-Gibran serta mendukung visi Indonesia Emas 2045. Menariknya, banyak pengurusnya berasal dari jaringan relawan Jokowi, termasuk Andi Azwan merupakan mantan Wakil Ketua Joman.
Ada pula Gibranisti, komunitas relawan lebih cair dan berbasis dukungan akar rumput, terutama melalui media sosial dan aktivitas komunitas. Walaupun tidak seformal GP-Gibran maupun MGN, kelompok ini tetap aktif membangun citra politik Gibran sebagai figur muda penerus Jokowi.
Apakah kemunculan relawan-relawan ini otomatis membuktikan Prabowo dan Gibran sedang retak? Tentu tidak. Itu adalah dua hal berbeda.
Namun, fakta sudah ada organisasi secara terbuka menyiapkan jalan politik Gibran menuju Pilpres berikutnya memang menjadi dinamika menarik untuk diamati. Apalagi GP-Gibran secara eksplisit menyebut target menjadikan Gibran sebagai Presiden ke-9 RI.
Di sinilah netizen mulai menambahkan bumbu. Posisi duduk berubah, relawan bertambah, lalu semuanya diracik menjadi semangkuk teori konspirasi rasa ekstra pedas.
Sherlock Holmes mungkin hanya memecahkan kasus pembunuhan. Netizen Indonesia mampu menyusun skenario politik nasional hanya bermodal foto rapat berdurasi beberapa detik.
Bisa saja perpindahan kursi itu murni persoalan teknis protokol. Bisa juga sekadar pengaturan tempat duduk. Namun, selama politik Indonesia masih menjadi panggung penuh simbol, setiap detail sekecil apa pun akan terus ditafsirkan.
Yang pasti, hingga hari ini pemerintahan tetap berjalan. Prabowo tetap memimpin rapat. Gibran tetap menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Program-program pemerintah tetap dievaluasi.
Klaim penyelesaian lebih dari 110 persoalan tetap disampaikan. So, untuk sementara ini yang benar-benar bergeser baru kursinya. Soal apakah nanti politik ikut bergeser, biarlah waktu menjawab, bukan sekadar posisi furnitur di ruang sidang.
Rosadi Jamani
