Berita

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. (Foto: Istimewa)

Politik

Retret Bukan Jaminan Kepala Daerah Tidak Korupsi

SELASA, 21 JULI 2026 | 15:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengaku heran masih banyak kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) meski telah mendapat pembekalan dari pemerintah menuai tanggapan dari Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera.

Menurut Mardani, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan retret, seminar, maupun forum diskusi. Yang jauh lebih penting adalah membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memperkuat integritas para kepala daerah.

"Korupsi tidak selesai dengan retret, seminar, atau FGD. Perlu transparansi dan akuntabilitas hingga keteladanan. Bangun integritas kepala daerah dengan ilmu dan iman," kata Mardani lewat akun X miliknya, Selasa, 21 Juli 2026.


Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengaku heran masih banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Padahal, menurut Tito, para kepala daerah telah mendapat arahan langsung dari pemerintah, termasuk saat mengikuti retret kepala daerah di Magelang yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian, Tito menilai pemerintah tidak bisa berbuat banyak karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sehingga pada akhirnya semua kembali kepada integritas masing-masing individu.

Menanggapi hal tersebut, Mardani menegaskan bahwa jabatan kepala daerah merupakan amanah besar yang seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

"Kepala daerah itu ladang amal di dunia dan panen pahala di akhirat jika dilaksanakan dengan amanah," ujarnya.

Politikus PKS itu juga mengingatkan para kepala daerah agar tidak tergoda melakukan praktik korupsi demi mengejar keuntungan materi. Menurutnya, persoalan rezeki telah diatur oleh Tuhan, sedangkan menjaga nama baik dan integritas justru akan menghadirkan keberkahan.

"Bab rezeki semua sudah diatur. Nama baik dan harum justru akan mendatangkan rezeki yang halalan thayyiba," pungkasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya