Retret Bukan Jaminan Kepala Daerah Tidak Korupsi

Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengaku heran masih banyak kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) meski telah mendapat pembekalan dari pemerintah menuai tanggapan dari Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera.

Menurut Mardani, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan retret, seminar, maupun forum diskusi. Yang jauh lebih penting adalah membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memperkuat integritas para kepala daerah.

"Korupsi tidak selesai dengan retret, seminar, atau FGD. Perlu transparansi dan akuntabilitas hingga keteladanan. Bangun integritas kepala daerah dengan ilmu dan iman," kata Mardani lewat akun X miliknya, Selasa, 21 Juli 2026.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengaku heran masih banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Padahal, menurut Tito, para kepala daerah telah mendapat arahan langsung dari pemerintah, termasuk saat mengikuti retret kepala daerah di Magelang yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian, Tito menilai pemerintah tidak bisa berbuat banyak karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sehingga pada akhirnya semua kembali kepada integritas masing-masing individu.

Menanggapi hal tersebut, Mardani menegaskan bahwa jabatan kepala daerah merupakan amanah besar yang seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

"Kepala daerah itu ladang amal di dunia dan panen pahala di akhirat jika dilaksanakan dengan amanah," ujarnya.

Politikus PKS itu juga mengingatkan para kepala daerah agar tidak tergoda melakukan praktik korupsi demi mengejar keuntungan materi. Menurutnya, persoalan rezeki telah diatur oleh Tuhan, sedangkan menjaga nama baik dan integritas justru akan menghadirkan keberkahan.

"Bab rezeki semua sudah diatur. Nama baik dan harum justru akan mendatangkan rezeki yang halalan thayyiba," pungkasnya.