Berita

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Nasib PPPK Daerah Menggantung, DPR Ungkap Tarik-Menarik Beban APBN dan Pemda

SELASA, 21 JULI 2026 | 14:42 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Nasib pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah masih menunggu keputusan pemerintah. 

Persoalan utama yang tengah dibahas adalah penentuan pihak yang akan menanggung beban anggaran, apakah menjadi kewajiban pemerintah pusat atau tetap dibebankan kepada pemerintah daerah.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pemerintah masih mencari formulasi terbaik terkait pembiayaan PPPK, mengingat status pegawai tersebut berada di lingkungan pemerintah daerah namun pengaturan aparatur dan anggarannya melibatkan pemerintah pusat.


"Ini sedang dicarikan jalan keluarnya. Sedang dicarikan jalan keluar terkait PPPK," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 21 Juli 2026.

Menurut dia, persoalan tersebut telah dibahas antara Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan. Pembahasan juga akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Hal itu diperlukan karena pemerintah harus menentukan skema pembiayaan yang paling tepat dalam penyusunan strategi APBN.

"Hal itu menyangkut strategi mengenai apakah pembiayaannya menjadi kewajiban pemerintah pusat atau pemerintah daerah," ujar Misbakhun.

Jika pembiayaan PPPK dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, anggarannya akan masuk dalam belanja pemerintah pusat dan bukan menjadi bagian dari Transfer ke Daerah (TKD). Namun, kebijakan tersebut memiliki implikasi karena PPPK merupakan bagian dari aparatur yang bekerja di pemerintah daerah.

Karena itu, sinkronisasi aturan antara pemerintah daerah, Kemendagri, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Keuangan masih terus dilakukan sebelum keputusan final ditetapkan.

"Karena mereka merupakan pegawai yang berada di pemerintah daerah. Karena itu, dibutuhkan sinkronisasi aturan antara pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Keuangan sebagai pengelola anggaran," jelasnya.

Misbakhun menambahkan, keputusan mengenai skema pembiayaan PPPK akan menjadi kebijakan strategis pemerintah dan menunggu arahan Presiden.

Pembahasan mengenai PPPK menjadi bagian dari penyusunan kebijakan fiskal 2027, setelah pemerintah sebelumnya mengangkat sejumlah PPPK yang pembiayaannya masih membutuhkan penyesuaian antara pemerintah pusat dan daerah.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya