DPR Kecewa Banyak Duit Nganggur, Negara Tetap Bayar Bunga Utang

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBN 2026 tercatat mencapai Rp255,5 triliun. Angka ini disebut belum pernah terjadi dalam lebih dari satu dekade terakhir.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, besarnya dana yang belum terserap itu perlu dievaluasi karena pemerintah tetap menanggung beban bunga utang, meski dana tersebut belum digunakan untuk program pembiayaan maupun investasi yang menghasilkan manfaat ekonomi.

Menurut Said, selama 11 tahun berada di Banggar DPR, rata-rata SiLPA biasanya berada di kisaran Rp70 triliun. Namun, laporan pemerintah hingga Juni 2026 menunjukkan angka yang jauh lebih besar.

"Rp255,5 triliun dan itu belum pernah terjadi," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 21 Juli 2026. 

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, tingginya SiLPA perlu dilihat dari sisi perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah. Sebab, dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan dan investasi justru belum bergerak hingga pertengahan tahun.

"Pembiayaan dan investasi yang seharusnya membuat dana Rp255,5 triliun menjadi produktif justru tidak produktif, bahkan menjadi beban," kata Said.

Said menilai kondisi tersebut menjadi persoalan karena pemerintah tetap harus membayar bunga dari utang yang sudah dihimpun untuk menyediakan dana tersebut.

"Negara tetap menanggung beban bunga utang sekitar 7,2 persen. Utangnya sudah dikumpulkan, bunganya dibayar, tetapi dananya belum digunakan," kata Said.

Karena itu, Banggar DPR meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara agar setiap rupiah dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Kebijakan yang bagus, kalau implementasi melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya tidak baik, maka output dan outcome-nya juga tidak akan bagus," kata Said.