Berita

Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. (Foto: Istimewa)

Hukum

Febrie Adriansyah Seharusnya Ditahan

SELASA, 21 JULI 2026 | 12:05 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Indonesia Police Watch (IPW) mengkritik keras kinerja tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) pasca diperiksanya tersangka Febrie Adriansyah pada Jumat 17 Juli 2026 yang tidak dikenakan status penahanan.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meragukan independensi penyidik Kejagung dalam memproses mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

"Karena sudah menjadi standar operasional prosedur (SOP) di Kejagung bahwa seorang tersangka tindak pidana korupsi setelah dilakukan pemeriksaan, mereka akan dilakukan penahanan," kata Sugeng melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa 21 Juli 2026.


Menurut Sugeng, perlakuan yang tidak equal terhadap Febrie Adriansyah ini menunjukkan bahwa tim penyidik Kejagung tidak menunjukkan independensinya atas dugaan masih kuatnya pengaruh tersangka Febrie adriansyah sehingga SOP penahanan tidak dilakukan. 

"Padahal pada kasus yang sama terhadap tersangka Don Rito dilakukan penahanan," kata Sugeng.

Dengan tidak ditahannya Febrie Adriansyah, kata Sugeng, perkara ini berpotensi mengalami kesulitan di dalam pembuktian.

Ujung-ujungnya, perkara Febrie Adriansyah ini prosesnya menjadi berlarut-larut, bahkan ada potensi menguapnya alat bukti.

Sugeng berpandangan, tindakan penahanan serta ekspose perkara  dengan menghadirkan Donny Rito dan Febrie Adriansyah di depan media akan memulihkan kepercayaan publik pada proses penegakan hukum oleh Kejagung.

"Apabila penahanan Febrie Adriansyah ini berlarut-larut, maka tim penyidik sama saja dengan tidak taat kepada program Asta Cita Presiden Prabowo atas pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu," pungkas Sugeng.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya