Berita

Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi Efektif Cegah Parkir Liar

SELASA, 21 JULI 2026 | 12:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menggencarkan penertiban parkir liar di seluruh wilayah ibukota untuk mengurai kemacetan dan mengembalikan fungsi trotoar. Penindakan dilakukan secara gabungan bersama TNI, Polri, dan Satpol PP, dengan sanksi mulai dari penderekan kendaraan, Operasi Cabut Pentil (OCP), hingga tilang.

Salah satu lokasi penertiban parkir liar adalah kawasan depan Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Cawang, Jakarta Timur, yang sudah kronis, pada Senin 20 Juli 2026.

Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengatakan, keberhasilan penertiban parkir liar tidak boleh hanya diukur dari banyaknya razia atau jumlah kendaraan yang ditindak. 


"Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah apakah setelah penertiban, parkir liar tidak kembali muncul," kata Jupiter kepada RMOL, Selasa 21 Juli 2026.

Menurut Jupiter, apabila pola penanganannya masih bersifat insidental, maka parkir liar berpotensi kembali terjadi. Karena itu, yang dibutuhkan adalah perubahan dari pendekatan represif menjadi pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan.

Jupiter mendorong Dishub DKI Jakarta memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi melalui integrasi CCTV, Electronic Automatic Identification (EAI), Command Center, sistem pembayaran parkir non-tunai, serta pelaporan masyarakat dalam satu ekosistem digital. 

"Dengan sistem tersebut, pengawasan dapat dilakukan secara real time sehingga setiap pelanggaran dapat segera diketahui dan ditindak," kata politisi Partai Nasdem ini.

Di sisi lain, lanjut Jupiter, Dishub DKI Jakarta juga harus menghadirkan solusi. Menurutnya, penindakan harus diiringi dengan penyediaan kantong-kantong parkir yang memadai, penataan titik naik turun penumpang, termasuk area khusus bagi ojek online, sehingga masyarakat memiliki alternatif yang tertib dan legal.

"DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan agar upaya pemberantasan parkir liar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial," pungkas Jupiter.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Bandit Keuangan Terorganisir

Minggu, 20 September 2026 | 00:02

Perjuangkan Hak Retaker, Willy Aditya: Republik Berdiri dari Tangan Dokter

Sabtu, 19 September 2026 | 23:58

Kemenkeu Tahan SAL Rp200 Triliun di Bank Hingga Juli 2027

Sabtu, 19 September 2026 | 23:32

KSAD Siapkan Helikopter Mi-35M Buatan Rusia untuk Misi Kemanusiaan di Papua

Sabtu, 19 September 2026 | 23:21

Disorot Publik, Nusron Wahid Ternyata Sudah Mundur dari Pengurus Golkar

Sabtu, 19 September 2026 | 22:47

Sektor Pariwisata RI Stagnan, Indonesia Kalah Cepat dari Vietnam

Sabtu, 19 September 2026 | 22:34

Kopasgat dan Satgas Habema Tangkap Pentolan OPM Abdon Kisamdu

Sabtu, 19 September 2026 | 21:56

PP IPA Dukung Prabowo Gratiskan Biaya Pendidikan SD hingga Universitas Negeri

Sabtu, 19 September 2026 | 21:37

Selebgram Jule Tak Jadi Tersangka Meski Konsumsi Etomidate, Ini Penjelasan Polisi

Sabtu, 19 September 2026 | 21:31

Bongkar Praktik Shadow Economy WNA di Bali, Hotel Lokal Terancam Kalah Saing

Sabtu, 19 September 2026 | 20:31

Selengkapnya