Berita

Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi Efektif Cegah Parkir Liar

SELASA, 21 JULI 2026 | 12:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menggencarkan penertiban parkir liar di seluruh wilayah ibukota untuk mengurai kemacetan dan mengembalikan fungsi trotoar. Penindakan dilakukan secara gabungan bersama TNI, Polri, dan Satpol PP, dengan sanksi mulai dari penderekan kendaraan, Operasi Cabut Pentil (OCP), hingga tilang.

Salah satu lokasi penertiban parkir liar adalah kawasan depan Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Cawang, Jakarta Timur, yang sudah kronis, pada Senin 20 Juli 2026.

Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengatakan, keberhasilan penertiban parkir liar tidak boleh hanya diukur dari banyaknya razia atau jumlah kendaraan yang ditindak. 


"Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah apakah setelah penertiban, parkir liar tidak kembali muncul," kata Jupiter kepada RMOL, Selasa 21 Juli 2026.

Menurut Jupiter, apabila pola penanganannya masih bersifat insidental, maka parkir liar berpotensi kembali terjadi. Karena itu, yang dibutuhkan adalah perubahan dari pendekatan represif menjadi pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan.

Jupiter mendorong Dishub DKI Jakarta memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi melalui integrasi CCTV, Electronic Automatic Identification (EAI), Command Center, sistem pembayaran parkir non-tunai, serta pelaporan masyarakat dalam satu ekosistem digital. 

"Dengan sistem tersebut, pengawasan dapat dilakukan secara real time sehingga setiap pelanggaran dapat segera diketahui dan ditindak," kata politisi Partai Nasdem ini.

Di sisi lain, lanjut Jupiter, Dishub DKI Jakarta juga harus menghadirkan solusi. Menurutnya, penindakan harus diiringi dengan penyediaan kantong-kantong parkir yang memadai, penataan titik naik turun penumpang, termasuk area khusus bagi ojek online, sehingga masyarakat memiliki alternatif yang tertib dan legal.

"DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan agar upaya pemberantasan parkir liar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial," pungkas Jupiter.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya