Berita

Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi Efektif Cegah Parkir Liar

SELASA, 21 JULI 2026 | 12:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menggencarkan penertiban parkir liar di seluruh wilayah ibukota untuk mengurai kemacetan dan mengembalikan fungsi trotoar. Penindakan dilakukan secara gabungan bersama TNI, Polri, dan Satpol PP, dengan sanksi mulai dari penderekan kendaraan, Operasi Cabut Pentil (OCP), hingga tilang.

Salah satu lokasi penertiban parkir liar adalah kawasan depan Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Cawang, Jakarta Timur, yang sudah kronis, pada Senin 20 Juli 2026.

Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengatakan, keberhasilan penertiban parkir liar tidak boleh hanya diukur dari banyaknya razia atau jumlah kendaraan yang ditindak. 


"Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah apakah setelah penertiban, parkir liar tidak kembali muncul," kata Jupiter kepada RMOL, Selasa 21 Juli 2026.

Menurut Jupiter, apabila pola penanganannya masih bersifat insidental, maka parkir liar berpotensi kembali terjadi. Karena itu, yang dibutuhkan adalah perubahan dari pendekatan represif menjadi pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan.

Jupiter mendorong Dishub DKI Jakarta memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi melalui integrasi CCTV, Electronic Automatic Identification (EAI), Command Center, sistem pembayaran parkir non-tunai, serta pelaporan masyarakat dalam satu ekosistem digital. 

"Dengan sistem tersebut, pengawasan dapat dilakukan secara real time sehingga setiap pelanggaran dapat segera diketahui dan ditindak," kata politisi Partai Nasdem ini.

Di sisi lain, lanjut Jupiter, Dishub DKI Jakarta juga harus menghadirkan solusi. Menurutnya, penindakan harus diiringi dengan penyediaan kantong-kantong parkir yang memadai, penataan titik naik turun penumpang, termasuk area khusus bagi ojek online, sehingga masyarakat memiliki alternatif yang tertib dan legal.

"DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan agar upaya pemberantasan parkir liar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial," pungkas Jupiter.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya