Berita

Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi Efektif Cegah Parkir Liar

SELASA, 21 JULI 2026 | 12:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menggencarkan penertiban parkir liar di seluruh wilayah ibukota untuk mengurai kemacetan dan mengembalikan fungsi trotoar. Penindakan dilakukan secara gabungan bersama TNI, Polri, dan Satpol PP, dengan sanksi mulai dari penderekan kendaraan, Operasi Cabut Pentil (OCP), hingga tilang.

Salah satu lokasi penertiban parkir liar adalah kawasan depan Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Cawang, Jakarta Timur, yang sudah kronis, pada Senin 20 Juli 2026.

Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengatakan, keberhasilan penertiban parkir liar tidak boleh hanya diukur dari banyaknya razia atau jumlah kendaraan yang ditindak. 


"Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah apakah setelah penertiban, parkir liar tidak kembali muncul," kata Jupiter kepada RMOL, Selasa 21 Juli 2026.

Menurut Jupiter, apabila pola penanganannya masih bersifat insidental, maka parkir liar berpotensi kembali terjadi. Karena itu, yang dibutuhkan adalah perubahan dari pendekatan represif menjadi pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan.

Jupiter mendorong Dishub DKI Jakarta memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi melalui integrasi CCTV, Electronic Automatic Identification (EAI), Command Center, sistem pembayaran parkir non-tunai, serta pelaporan masyarakat dalam satu ekosistem digital. 

"Dengan sistem tersebut, pengawasan dapat dilakukan secara real time sehingga setiap pelanggaran dapat segera diketahui dan ditindak," kata politisi Partai Nasdem ini.

Di sisi lain, lanjut Jupiter, Dishub DKI Jakarta juga harus menghadirkan solusi. Menurutnya, penindakan harus diiringi dengan penyediaan kantong-kantong parkir yang memadai, penataan titik naik turun penumpang, termasuk area khusus bagi ojek online, sehingga masyarakat memiliki alternatif yang tertib dan legal.

"DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan agar upaya pemberantasan parkir liar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial," pungkas Jupiter.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya