Berita

Menteri PU Dody Hanggodo (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Menteri PU Soal Isu Reshuffle: Itu Hak Prerogatif Presiden, Ampun Bos Ampun!

SELASA, 21 JULI 2026 | 11:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menanggapi isu perombakan Kabinet Merah Putih yang disebut-sebut akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada awal Agustus 2026. 

Saat ditemui di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Dody dengan gaya khasnya mengatakan bahwa  keputusan mengenai pergantian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Aduh, elu itu masa gue ngalah-ngalahin Presiden. Itu hak prerogatif bos. Ampun bos ampun," jawab Dody, dikutip Selasa, 21 Juli 2026.


Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan dirinya pernah dipanggil Presiden untuk menjalani evaluasi, Dody mengakui komunikasi dengan kepala negara memang kerap dilakukan. 

Namun, ia membantah pertemuan tersebut berkaitan dengan isu evaluasi jabatan maupun persoalan yang belakangan ramai diperbincangkan. 

"Kalau dipanggil ya sering, tiap saat. Tapi enggak, enggak ada urusan begituan lah. Enggak, enggak ada," tegasnya sambil terburu-buru berjalan menuju mobil.

Dody juga menepis anggapan bahwa gaya komunikasinya yang santai menjadi sorotan publik. Ia mengaku karakter tersebut merupakan bawaan sejak lama karena berasal dari Jawa Timur dan memiliki latar belakang sebagai pelaku usaha, sehingga tidak selalu tampil formal di luar pembahasan teknis.

"Gaya komunikasi... komunikasi yang mana? Ya gimana, saya ini asalnya dari Jawa Timur, orang swasta, gimana, ya agak slengekan, ya sudahlah. Kecuali sesuatu yang... sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius. Kalau ini kan bukan sesuatu yang serius, ini hoaks semua, gimana," kata dia.

Sebelumnya beredar informasi bahwa Prabowo akan melakukan perombakan kabinet pada awal Agustus 2026, dengan nama Dody Hanggodo termasuk salah satu menteri yang disebut-sebut bakal diganti.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya