Menteri PU Soal Isu Reshuffle: Itu Hak Prerogatif Presiden, Ampun Bos Ampun!

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menanggapi isu perombakan Kabinet Merah Putih yang disebut-sebut akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada awal Agustus 2026. 

Saat ditemui di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Dody dengan gaya khasnya mengatakan bahwa  keputusan mengenai pergantian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Aduh, elu itu masa gue ngalah-ngalahin Presiden. Itu hak prerogatif bos. Ampun bos ampun," jawab Dody, dikutip Selasa, 21 Juli 2026.

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan dirinya pernah dipanggil Presiden untuk menjalani evaluasi, Dody mengakui komunikasi dengan kepala negara memang kerap dilakukan. 

Namun, ia membantah pertemuan tersebut berkaitan dengan isu evaluasi jabatan maupun persoalan yang belakangan ramai diperbincangkan. 

"Kalau dipanggil ya sering, tiap saat. Tapi enggak, enggak ada urusan begituan lah. Enggak, enggak ada," tegasnya sambil terburu-buru berjalan menuju mobil.

Dody juga menepis anggapan bahwa gaya komunikasinya yang santai menjadi sorotan publik. Ia mengaku karakter tersebut merupakan bawaan sejak lama karena berasal dari Jawa Timur dan memiliki latar belakang sebagai pelaku usaha, sehingga tidak selalu tampil formal di luar pembahasan teknis.

"Gaya komunikasi... komunikasi yang mana? Ya gimana, saya ini asalnya dari Jawa Timur, orang swasta, gimana, ya agak slengekan, ya sudahlah. Kecuali sesuatu yang... sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius. Kalau ini kan bukan sesuatu yang serius, ini hoaks semua, gimana," kata dia.

Sebelumnya beredar informasi bahwa Prabowo akan melakukan perombakan kabinet pada awal Agustus 2026, dengan nama Dody Hanggodo termasuk salah satu menteri yang disebut-sebut bakal diganti.