Berita

Ilustrasi Judol

Politik

ASN Terjerat Judol Rusak Mental dan Integritas

SELASA, 21 JULI 2026 | 11:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Maraknya praktik judi online (judol) yang mulai menyasar kalangan aparatur sipil negara (ASN) dinilai menjadi alarm serius bagi kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan persoalan tersebut tidak bisa lagi dipandang sekadar sebagai pelanggaran disiplin pegawai. Keterlibatan ASN dalam judi online berpotensi merusak integritas aparatur negara.

"Judi online sudah masuk ke lingkungan ASN. Ini bukan lagi soal pelanggaran disiplin, tapi alarm serius bagi kualitas pelayanan publik," kata Mardani melalui akun X miliknya, Selasa, 21 Juli 2026.


Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, ASN merupakan pelayan negara yang dituntut menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat. 

Karena itu, keterlibatan dalam judi online tidak hanya berdampak pada kondisi finansial pribadi, tetapi juga memengaruhi mental, integritas, hingga kualitas pelayanan kepada publik.

"ASN adalah pelayan negara. Jika terjerat judol, yang rusak bukan hanya keuangan pribadi, tetapi juga mental, integritas, hingga kepercayaan rakyat," ujarnya.

Mardani meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik judi online yang telah menyasar aparatur negara. Menurutnya, penindakan harus dilakukan tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga terhadap jaringan yang mengoperasikan aktivitas ilegal tersebut.

Selain penegakan hukum, ia mendorong pemerintah memperkuat pembinaan terhadap ASN, termasuk memberikan perhatian pada aspek kesehatan mental agar aparatur tidak mudah terjerumus ke dalam praktik judi online.

"Negara harus bergerak. Berantas jaringan judol, telusuri keterlibatan, dan perkuat pembinaan serta kesehatan mental ASN. Jangan biarkan pelayan publik menjadi korban judi online," pungkasnya.


Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya