Berita

Ilustrasi Judol

Politik

ASN Terjerat Judol Rusak Mental dan Integritas

SELASA, 21 JULI 2026 | 11:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Maraknya praktik judi online (judol) yang mulai menyasar kalangan aparatur sipil negara (ASN) dinilai menjadi alarm serius bagi kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan persoalan tersebut tidak bisa lagi dipandang sekadar sebagai pelanggaran disiplin pegawai. Keterlibatan ASN dalam judi online berpotensi merusak integritas aparatur negara.

"Judi online sudah masuk ke lingkungan ASN. Ini bukan lagi soal pelanggaran disiplin, tapi alarm serius bagi kualitas pelayanan publik," kata Mardani melalui akun X miliknya, Selasa, 21 Juli 2026.


Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, ASN merupakan pelayan negara yang dituntut menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat. 

Karena itu, keterlibatan dalam judi online tidak hanya berdampak pada kondisi finansial pribadi, tetapi juga memengaruhi mental, integritas, hingga kualitas pelayanan kepada publik.

"ASN adalah pelayan negara. Jika terjerat judol, yang rusak bukan hanya keuangan pribadi, tetapi juga mental, integritas, hingga kepercayaan rakyat," ujarnya.

Mardani meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik judi online yang telah menyasar aparatur negara. Menurutnya, penindakan harus dilakukan tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga terhadap jaringan yang mengoperasikan aktivitas ilegal tersebut.

Selain penegakan hukum, ia mendorong pemerintah memperkuat pembinaan terhadap ASN, termasuk memberikan perhatian pada aspek kesehatan mental agar aparatur tidak mudah terjerumus ke dalam praktik judi online.

"Negara harus bergerak. Berantas jaringan judol, telusuri keterlibatan, dan perkuat pembinaan serta kesehatan mental ASN. Jangan biarkan pelayan publik menjadi korban judi online," pungkasnya.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya