Berita

Komika Pandji Pragiwaksono di Podcast YouTube Hendri Satrio Official. (Foto: tangkapan layar)

Politik

Demokrasi Butuh Oposisi untuk Koreksi Pemerintah

SELASA, 21 JULI 2026 | 09:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Komika Pandji Pragiwaksono mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap partisipasi politik berhenti setelah menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Menurutnya, demokrasi menuntut keterlibatan publik untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan.

“Banyak orang berpikir ketika dia sudah memilih, selesai pekerjaannya. Padahal ada tanggung jawab kita juga dalam pengawasan, dalam mengkritik,” ujarnya lewat Podcast YouTube Hendri Satrio Official, Selasa, 21 Juli 2026.

Pandji juga menolak pandangan yang menempatkan oposisi sebagai sesuatu yang selalu negatif. Menurut dia, oposisi dibutuhkan agar proses pengawasan dan koreksi terhadap pemerintah tetap berjalan.


“Sekarang kan ada anggapan oposisi itu buruk. ‘Kalau mau, kita semua kekeluargaan aja,’ gitu. Padahal oposisi kan cara kita mengontrol, cara kita menegur, dan baik sebenarnya,” kata Pandji.

Ia menambahkan, setiap warga berhak mengkritik presiden, terlepas dari pilihan politiknya dalam pemilu. Kritik tersebut merupakan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap pemerintah.

“Gue mah milih nggak milih, golput nggak golput, presiden gue mah wajar aja untuk gue kritik. Orang duit pajak gue dia yang kelola,” tandas Pandji.



Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya