Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi IKPI)

Bisnis

PFII Lewat Skema Family Office Jangan Buka Celah Pencucian Uang

SELASA, 21 JULI 2026 | 00:26 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Rencana Pemerintah membentuk Pusat Finansial Internasional melalui skema Family Office merupakan langkah strategis yang patut didukung. Hal tersebut penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi global. Namun keberadaannya harus tetap menjaga integritas sistem keuangan nasional.
    
Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Mulyanto minta Pembentuk UU agar memastikan daya tarik investasi tersebut tidak dibangun dengan mengendorkan prinsip transparansi dan penegakan hukum.
    
Menurut Mulyanto pembahasan RUU ini perlu memberikan perhatian khusus terhadap potensi interaksi dengan ketentuan Pasal 50A UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang P2SK, yang ditengarai rentan dimanfaatkan untuk menyembunyikan dana ilegal.
    

    
“Kombinasi berbagai instrumen hukum yang memberikan kemudahan investasi, perlindungan kerahasiaan, dan fasilitas khusus perlu diimbangi dengan pagar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persepsi adanya celah bagi praktik pencucian uang (money laundering),” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin malam, 20 Juli 2026. 
    
Karena itu Mulyanto usul RUU Pusat Finansial Internasional memuat satu norma yang tegas bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan data dan perlindungan investor dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi kewenangan PPATK dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, korupsi, perpajakan, dan tindak pidana berat lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
    
"Norma tersebut penting karena batasan yang bersifat fundamental sebaiknya ditetapkan langsung dalam undang-undang, bukan sepenuhnya diserahkan kepada peraturan pelaksana. Dengan demikian, terdapat kepastian hukum, pengawasan demokratis oleh DPR, serta perlindungan terhadap perubahan kebijakan di masa mendatang,” jelasnya.
    
“Indonesia harus menjadi negara yang ramah terhadap investasi (investment friendly), tetapi tidak boleh memberikan kesan sebagai negara yang juga ramah terhadap dana hasil kejahatan (crime friendly)," tambah politisi senior PKS itu. 

Dengan memasukkan norma pengaman tersebut, lanjut Mulyanto, Indonesia dapat membangun pusat finansial internasional yang kompetitif, sekaligus tetap menjaga kredibilitas di mata investor global, lembaga pemeringkat, dan komunitas internasional dalam pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya