Berita

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty (kanan). (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Bawaslu Persoalkan Prosedur KPU di PDPB Semester I 2026

SENIN, 20 JULI 2026 | 23:45 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengungkap sejumlah persoalan yang terjadi di proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026, yang baru saja ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menjelaskan, berdasarkan hasil pengawasan jajarannya di 38 provinsi menemukan ketidaksesuaian prosedur teknis pelaksanaan PDPB.

"Dalam aspek prosedur, Bawaslu menemukan masih terdapat 5 catatan," ujar dia usai mengikuti Rapat Pleno PDPB di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 20 Juli 2026. 


Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI ini menyebutkan, catatan prosedural pertama menemukan 4 KPU Provinsi belum melaksanakan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi maupun instansi terkait, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025. 

"Kondisi tersebut menyebabkan proses pencermatan berdasarkan masukan para pihak belum berlangsung secara optimal yaitu di  Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan," urainya.

Kemudian catatan kedua, lanjut Lolly menyatakan 19 KPU Provinsi belum mencantumkan masukan peserta rapat dalam berita acara rekapitulasi PDPB yang berdampak, sehingga berakibat pada saran dan tanggapan yang disampaikan dalam rapat pleno tingkat provinsi tidak terdokumentasikan secara lengkap.

"Dan berimplikasi terhadap aspek akuntabilitas penyelenggaraan dan mengurangi transparansi proses rekapitulasi data pemilih," sambung Lolly.

Catatan ketiga, kata mantan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini, adanya ketidakseragaman dalam penggunaan maupun penyampaian formulir rekap perubahan data pemilih, akhirnya menyulitkan proses pencermatan dan validasi terhadap perubahan data pemilih yang berdampak pada pemenuhan prinsip partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam penyelenggaraan PDPB. 

"Rinciannya, ada 35 KPU Provinsi telah membacakan sekaligus menyerahkan dokumen rekap perubahan pemilih kepada Bawaslu Provinsi. Kemudian, 1 KPU provinsi hanya membacakan tanpa menyerahkan dokumen di Kalimantan Utara, ditambah 1 provinsi menyerahkan dokumen tanpa membacakannya dalam rapat pleno di Papua," papar Lolly.

"Dan 1 KPU provinsi tidak membacakan maupun menyerahkan dokumen tersebut yang berdampak kepada sulitnya Bawaslu memastikan kesesuaian data pemilih semester I tahun 2025 dengan semester II tahun 2026 di Papua Tengah," tambahnya melanjutkan.

Adapun catatan keempat, Lolly mengatakan temuan di 1 provinsi mengalami ketidaksesuaian administrasi dalam dokumen rekapitulasi di Provinsi Papua Barat Daya, yang menggunakan data Triwulan II Kabupaten/Kota dan bukan data Semester I Tahun 2026, sebagaimana seharusnya sehingga berpotensi memengaruhi kualitas rekapitulasi data pemilih.

Pada sisi keterbukaan informasi, ungkap Lolly, menjadi catatan kelima yang ditemukan Bawaslu, karena mendapati data hasil penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan belum sepenuhnya sinkron dengan layanan Cek DPT Online. 

"Berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Barat, pembaruan data pada layanan tersebut baru dilakukan setelah rekapitulasi nasional selesai," tuturnya.

"Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat belum dapat segera mengakses informasi mengenai perubahan data pemilih setelah rekapitulasi selesai di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," demikian Lolly menambahkan.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya