Berita

Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Budi Luhur, Irman Saputra. (Foto: Istimewa)

Politik

LGBTQ Tidak Bisa Selesai di Regulasi, tetapi pada Kesadaran Kolektif Publik

SENIN, 20 JULI 2026 | 21:31 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Isu LGBTQ tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah melalui regulasi, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk membangun kesadaran bersama mengenai dampak sosial yang dapat ditimbulkan.

Begitu dikatakan mantan Presiden Mahasiswa Universitas Budi Luhur, Irman Saputra, menyikapi fenomena LGBTQ yang menurutnya semakin menjadi perhatian di ruang publik.

Irman mengapresiasi langkah Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2024 yang dinilainya menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam merespons berbagai dinamika sosial. 


"Tetapi, regulasi hanyalah langkah awal. Keberhasilan sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana masyarakat turut berpartisipasi dalam membangun kesadaran sosial secara kolektif," ujar Irman kepada wartawan, Senin 20 Juli 2026.

Menurut Irman, perdebatan mengenai isu LGBTQ selama ini terlalu sering dibenturkan pada persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Padahal, menurutnya, terdapat ruang diskusi lain yang tidak kalah penting, yakni mengenai dampak sosial yang dipersepsikan dapat muncul apabila fenomena tersebut berkembang tanpa adanya edukasi dan ruang dialog yang memadai.

"Hak Asasi Manusia tentu menjamin hak setiap individu dalam ranah privat. Namun kehidupan berbangsa juga dibangun atas kesadaran kolektif sebagai masyarakat sosial," katanya. 

"Karena itu, pembahasan mengenai fenomena LGBTQ tidak semestinya hanya berhenti pada apakah melanggar HAM atau tidak, tetapi juga bagaimana kita bersama-sama mengukur potensi dampaknya terhadap kehidupan sosial, keluarga, dan ketahanan nasional," sambungnya.

Lebih lanjut, Irman menilai bahwa implementasi Peraturan Presiden tersebut perlu didukung oleh berbagai program edukasi, literasi, dan sosialisasi yang melibatkan akademisi, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, hingga komunitas pemuda. 

Menurutnya, pendekatan yang mengedepankan edukasi akan jauh lebih efektif dibanding sekadar membangun perdebatan yang berujung pada polarisasi.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak melihat persoalan ini semata-mata sebagai perdebatan ideologis, melainkan sebagai momentum untuk memperkuat kepedulian sosial.

"Negara dapat menghadirkan regulasi sebagai pedoman. Namun yang menentukan keberhasilannya adalah kesadaran masyarakat," demikian Irman.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya