Berita

Tujuh Pimpinan KPU RI hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PPDB) Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Pemutakhiran Data Semester I 2026

KPU Tetapkan 214.354.667 Pemilih

SENIN, 20 JULI 2026 | 16:07 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan jumlah pemilih dalam rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat nasional semester I tahun 2026 adalah 214.354.667 orang.

Hal itu disampaikan Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PPDB) Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026, di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 20 Juli 2026.

"Jadi total pemilih nasional kita, dalam negeri dan luar negeri, 214.357.667 (orang). Terdiri atas laki-laki 49,85%, perempuan 50,15%," kata Ketua Divisi Data dan Informasi ini.


Betty menjelaskan, jika dibandingkan periode yang sebelumnya yaitu pda tahun 2025, terjadi peningkatan jumlah pemilih pada PDPB Semester I Tahun 2026 ini.

"Jadi peningkatan PDPB Semester II 2025, jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11 persen," kata Betty.

Jika dilihat dari rincian per provinsi, terdapat 10 wilayah yang memiliki pemilih terbanyak.

Yakni Jawa Barat 35,7 jutaan pemilih, Jawa Timur 32,5 juta pemilih, Jawa Tengah 29,3 juta pemilih, Sumatera Utara 11,3 juta pemilih, Banten 9,3 juta pemilih, DKI Jakarta 8,2 juta pemilih, Sulawesi Selatan 7 juta pemilih, Lampung 6,7 juta pemilih, Sumatera Selatan 6,7 juta pemilih, dan Riau 5,1 juta pemilih. 

"Ini top ten provinsi dengan jumlah pemilih terbesar," kata Betty. 

Sedangkan 10 provinsi dengan jumlah pemilih paling sedikit meliputi Papua Selatan 387 ribu, Papua Barat 394 ribu, Papua Barat Daya 453 ribu, Kalimantan Utara 546 ribu, Papua 797 ribu, Gorontalo 915 ribu, Maluku Utara, Sulawesi Barat 1 juta pemilih, Kepulauan Bangka Belitung dan Papua Tengah sekitar 1,1 juta  pemilih.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya