Berita

Tujuh Pimpinan KPU RI hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PPDB) Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Pemutakhiran Data Semester I 2026

KPU Tetapkan 214.354.667 Pemilih

SENIN, 20 JULI 2026 | 16:07 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan jumlah pemilih dalam rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat nasional semester I tahun 2026 adalah 214.354.667 orang.

Hal itu disampaikan Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PPDB) Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026, di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 20 Juli 2026.

"Jadi total pemilih nasional kita, dalam negeri dan luar negeri, 214.357.667 (orang). Terdiri atas laki-laki 49,85%, perempuan 50,15%," kata Ketua Divisi Data dan Informasi ini.


Betty menjelaskan, jika dibandingkan periode yang sebelumnya yaitu pda tahun 2025, terjadi peningkatan jumlah pemilih pada PDPB Semester I Tahun 2026 ini.

"Jadi peningkatan PDPB Semester II 2025, jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11 persen," kata Betty.

Jika dilihat dari rincian per provinsi, terdapat 10 wilayah yang memiliki pemilih terbanyak.

Yakni Jawa Barat 35,7 jutaan pemilih, Jawa Timur 32,5 juta pemilih, Jawa Tengah 29,3 juta pemilih, Sumatera Utara 11,3 juta pemilih, Banten 9,3 juta pemilih, DKI Jakarta 8,2 juta pemilih, Sulawesi Selatan 7 juta pemilih, Lampung 6,7 juta pemilih, Sumatera Selatan 6,7 juta pemilih, dan Riau 5,1 juta pemilih. 

"Ini top ten provinsi dengan jumlah pemilih terbesar," kata Betty. 

Sedangkan 10 provinsi dengan jumlah pemilih paling sedikit meliputi Papua Selatan 387 ribu, Papua Barat 394 ribu, Papua Barat Daya 453 ribu, Kalimantan Utara 546 ribu, Papua 797 ribu, Gorontalo 915 ribu, Maluku Utara, Sulawesi Barat 1 juta pemilih, Kepulauan Bangka Belitung dan Papua Tengah sekitar 1,1 juta  pemilih.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya