Siaga 98 Minta Prabowo Periksa Dugaan Kebocoran Informasi Rapat Strategis

Presiden Prabowo Subianto diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan informasi di lingkungan pemerintah. 

Permintaan itu muncul menyusul laporan Majalah Tempo mengenai dugaan kebocoran informasi dari sebuah pertemuan strategis yang disebut turut membahas nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin, menilai apabila laporan tersebut benar, persoalan utamanya bukan semata isi pembahasan dalam rapat, melainkan bagaimana informasi yang seharusnya bersifat terbatas dapat keluar dan menjadi konsumsi publik.

"Publik berhak mempertanyakan mengapa informasi dari pertemuan yang bersifat strategis dan terbatas dapat bocor. Siapa yang membocorkannya? Pertanyaan ini perlu dijawab melalui evaluasi dan pemeriksaan yang objektif, bukan melalui spekulasi," kata Hasanuddin kepada RMOL, Senin, 20 Juli 2026.

Menurut Hasanuddin, pertemuan yang melibatkan presiden bersama para pejabat tinggi negara semestinya memiliki standar pengamanan informasi yang sangat ketat karena membahas isu-isu strategis pemerintahan.

"Oleh karena itu, jika informasi dari forum tersebut benar-benar bocor, maka hal itu menunjukkan adanya persoalan yang perlu mendapat perhatian serius," tegasnya.

Atas dasar itu, Siaga 98 meminta Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan informasi di lingkungan pemerintahan. Evaluasi tersebut juga mencakup mekanisme pengelolaan dokumen, pengaturan akses terhadap informasi strategis, serta penerapan standar kerahasiaan dalam setiap pertemuan penting.

"Termasuk mekanisme pengelolaan dokumen, akses informasi, dan penerapan standar kerahasiaan dalam setiap pertemuan strategis," ujar Hasanuddin.

Ia menegaskan, evaluasi tersebut penting untuk menjaga integritas tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan informasi yang tergolong rahasia negara tetap terlindungi sesuai prosedur yang berlaku.

"Evaluasi harus dilakukan secara objektif agar kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan tetap terjaga, sekaligus memastikan tidak ada celah kebocoran informasi dalam forum-forum strategis negara," pungkas Hasanuddin.