Berita

Koordinator Siaga 98, Hasanuddin (Foto: RMOL)

Politik

Siaga 98 Minta Prabowo Periksa Dugaan Kebocoran Informasi Rapat Strategis

SENIN, 20 JULI 2026 | 11:01 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Prabowo Subianto diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan informasi di lingkungan pemerintah. 

Permintaan itu muncul menyusul laporan Majalah Tempo mengenai dugaan kebocoran informasi dari sebuah pertemuan strategis yang disebut turut membahas nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin, menilai apabila laporan tersebut benar, persoalan utamanya bukan semata isi pembahasan dalam rapat, melainkan bagaimana informasi yang seharusnya bersifat terbatas dapat keluar dan menjadi konsumsi publik.


"Publik berhak mempertanyakan mengapa informasi dari pertemuan yang bersifat strategis dan terbatas dapat bocor. Siapa yang membocorkannya? Pertanyaan ini perlu dijawab melalui evaluasi dan pemeriksaan yang objektif, bukan melalui spekulasi," kata Hasanuddin kepada RMOL, Senin, 20 Juli 2026.

Menurut Hasanuddin, pertemuan yang melibatkan presiden bersama para pejabat tinggi negara semestinya memiliki standar pengamanan informasi yang sangat ketat karena membahas isu-isu strategis pemerintahan.

"Oleh karena itu, jika informasi dari forum tersebut benar-benar bocor, maka hal itu menunjukkan adanya persoalan yang perlu mendapat perhatian serius," tegasnya.

Atas dasar itu, Siaga 98 meminta Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan informasi di lingkungan pemerintahan. Evaluasi tersebut juga mencakup mekanisme pengelolaan dokumen, pengaturan akses terhadap informasi strategis, serta penerapan standar kerahasiaan dalam setiap pertemuan penting.

"Termasuk mekanisme pengelolaan dokumen, akses informasi, dan penerapan standar kerahasiaan dalam setiap pertemuan strategis," ujar Hasanuddin.

Ia menegaskan, evaluasi tersebut penting untuk menjaga integritas tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan informasi yang tergolong rahasia negara tetap terlindungi sesuai prosedur yang berlaku.

"Evaluasi harus dilakukan secara objektif agar kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan tetap terjaga, sekaligus memastikan tidak ada celah kebocoran informasi dalam forum-forum strategis negara," pungkas Hasanuddin.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya