Investasi Rempang Eco-City Rp174 Triliun Era Jokowi Tanpa Kontrak Sah, Harus Dievaluasi

Klaim investasi senilai Rp174 triliun di proyek Rempang Eco-City yang selama ini digaungkan pada era Presiden Joko Widodo kembali menuai sorotan setelah Xinyi Glass Holdings Limited menyatakan tidak pernah menandatangani perjanjian maupun kontrak investasi terkait proyek tersebut.

Pernyataan disampaikan langsung oleh Xinyi dalam jawaban resmi kepada Business & Human Rights Resource Centre pada 3 Februari 2025. Dalam keterangannya, Xinyi menyatakan belum pernah memulai proyek eco-city maupun mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian atau kontrak apa pun. Menurut perusahaan itu, otoritas Batam hanya menyampaikan penawaran awal berupa harga dan persyaratan proyek.

"Mengacu pada pernyataan resmi Xinyi berarti narasi investasi Rp174 triliun yang diumumkan pemerintah saat itu tidak pernah didukung adanya kontrak investasi yang sah. Ini menjadi fakta baru yang patut menjadi perhatian pemerintah. Investor sendiri menyatakan tidak pernah memiliki kontrak, sementara proyek sudah lebih dulu diumumkan sebagai investasi besar," ujar Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus, Minggu, 19 Juli 2026.

Menurut Iskandar, pengakuan Xinyi menjadi fakta penting karena selama ini perusahaan asal Hong Kong tersebut diposisikan sebagai investor utama dalam proyek Rempang Eco-City. Tak hanya itu, lanjutnya, dalam ESG Report 2025 yang diterbitkan pada 30 April 2026, Xinyi kembali menegaskan bahwa perusahaan bukan pengembang maupun pengusul proyek Batam Eco-City dan memutuskan tidak melanjutkan investasi tersebut.

Dalam laporan itu, Xinyi menjelaskan pembahasan yang dilakukan dengan sejumlah pihak di Indonesia pada 2023 hanya sebatas komunikasi awal dan tidak pernah berkembang menjadi komitmen investasi ataupun kontrak kerja sama.

Perusahaan juga mengungkap alasan mundur dari proyek tersebut setelah mempertimbangkan potensi dampak sosial dan lingkungan, termasuk kekhawatiran masyarakat terhadap keberlangsungan ekosistem mangrove di Pulau Rempang.

IAW juga menyoroti posisi PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai pengembang kawasan Rempang Eco-City yang dinilai minim memberikan penjelasan kepada publik di tengah polemik penggusuran warga.

Selain itu, Iskandar mengingatkan adanya temuan Ombudsman RI mengenai empat dugaan maladministrasi dalam proyek tersebut, mulai dari belum jelasnya pengakuan terhadap kampung tua, status lahan yang belum clear and clean, penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai terlalu cepat, hingga penanganan konflik sosial yang dianggap represif.

Atas dasar itu, IAW meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek Rempang Eco-City agar tidak mewarisi persoalan tata kelola yang dinilai belum terselesaikan.

"Perkembangan terbaru ini memperkuat pentingnya evaluasi terhadap kematangan investasi, kepastian hukum, kualitas perencanaan, perlindungan masyarakat, serta akuntabilitas proyek Rempang Eco-City," pungkas Iskandar.