Berita

Logo Muktamar PBNU. (Foto: Istimewa)

Politik

Diperlukan Kode Etik bagi Kader NU yang Menjabat di Pemerintahan

MINGGU, 19 JULI 2026 | 14:44 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Halaqah Pra-Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pesantren Luhur Ciganjur, Jakarta Selatan, merekomendasikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyusun kode etik bagi kader yang menduduki jabatan di lembaga negara maupun pemerintahan. 

Tokoh Muda NU, Ah Maftuchan, menjelaskan rekomendasi tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya kader NU yang saat ini menjabat di berbagai lembaga negara dan pemerintahan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. 

"Organisasi (PBNU) punya peluang untuk memanggil atau meminta pertanggungjawaban kepada kader-kader NU yang bekerja di pemerintahan atau lembaga negara agar tetap istiqamah, agar tetap teguh menjalankan amanahnya," katanya di Pesantren Luhur Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu, 4 Juli 2026.
    

    
Maftuchan mengatakan, kontribusi kader NU yang bekerja di lembaga negara terhadap masyarakat selama ini beragam. Ia mengungkapkan, ada kader yang dinilai memberikan dampak sangat signifikan, namun ada pula yang kontribusinya menurun. 

"Oleh sebab itu, perlu ada semacam kode etik yang nanti memberikan panduan bagi kader-kader NU yang bekerja di pemerintahan dan lembaga negara agar konsisten dan terus-menerus bekerja demi terciptanya kemaslahatan umat sekaligus demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik," jelasnya. 

Sebagai pengamat kebijakan publik,? Maftuchan?? juga menilai penyusunan kode etik menjadi penting karena selama ini terdapat sejumlah kasus yang melibatkan kader NU dalam praktik tata kelola pemerintahan yang tidak baik, seperti penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, rekomendasi tersebut ditujukan agar setiap kader NU yang mendapat amanah di lembaga pemerintahan maupun lembaga negara memiliki pedoman etik dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, kekuasaan yang diemban dapat digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umat serta dijalankan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

"Sebagai organisasi yang makin besar, yang makin tinggi ekspektasi publik kepada NU, maka kita perlu menyusun kode etik ini sehingga bisa menjadi acuan bersama," sambungnya. Baca Juga Gus Yahya Ajak Seluruh Pengurus NU Siapkan Muktamar Ke-35 sebagai Jalan Terhormat dan Konstitusional  

Sementara itu, Ketua Alumni Pesantren Ciganjur, H Syaifullah Amin, mengatakan bahwa seluruh rekomendasi hasil Halaqah Pra-Muktamar akan disampaikan kepada PBNU dan Panitia Bidang Materi Muktamar.    

"Harapannya tentu ini dibahas di Muktamar dan dijadikan sebagai keputusan Muktamar sehingga kepemimpinan atau kepengurusan Nahdlatul Ulama di masa mendatang, atau setelah Muktamar, dapat menjadikannya sebagai amanah Muktamar yang harus dilakukan pada kepengurusan mendatang," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya