Rencana Bangun Dapur MBG Pakai APBN Dipertanyakan DPR

Rencana pemerintah membangun dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disorot Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi. 

Menurut legislator Partai Nasdem itu, penggunaan APBN untuk membangun dapur MBG perlu dikaji ulang karena dinilai bertolak belakang dengan rencana efisiensi dapur yang sudah ada.

"Saya ingin diperjelas kalau ada ratusan dapur yang dibangun dengan dana APBN, terus dapur-dapur yang rencana akan ada efisiensi atau pengurangan sekitar 6.000, menurut saya ini menjadi sebuah ironi," kata Nurhadi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026.

Ia juga meminta penjelasan mengenai pihak yang akan mengelola dapur-dapur yang dibangun menggunakan anggaran negara. Termasuk, kejelasan tata kelolanya agar penggunaan APBN benar-benar memberikan manfaat yang optimal.

"Siapa ini yang akan mengelola? Siapa? Di sisi lain Ibu juga menyampaikan akan ada peluang kantin mengelola dapur SPPG dan lain sebagainya," ungkap Nurhadi.

Ia berpandangan dana APBN akan lebih efektif apabila dialokasikan untuk memperkuat kantin sekolah yang telah tersedia. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu membangun dapur baru di luar lingkungan sekolah.

"Mungkin anggaran seperti ini bisa lebih efektif kalau diarahkan ke kantin sekolah daripada untuk membangun dapur yang di luar sekolah," katanya.

Untuk itu, Nurhadi menyatakan tidak mendukung kelanjutan pembangunan dapur MBG menggunakan APBN apabila di saat yang sama pemerintah menghentikan atau mengurangi operasional dapur yang telah ada.

"Kalau kami menolak ini dilanjutkan karena dapur-dapur yang lain diberhentikan justru kok pemerintah membangun dapur ini kan bertolak belakang," pungkasnya.