Berita

Rapat koordinasi KPK dengan APH di Kejati Papua. (Foto: Humas KPK)

Hukum

Ketua KPK: Korupsi Tak Bisa Diberantas Sendirian, Semua APH Harus Bergerak

JUMAT, 17 JULI 2026 | 17:06 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

RMOL. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan bahwa perang melawan korupsi tidak mungkin dimenangkan jika hanya mengandalkan satu lembaga. Seluruh aparat penegak hukum (APH) dan lembaga pengawasan harus bergerak dalam irama yang sama.

Pesan itu disampaikan Setyo saat membuka Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Aula Kejaksaan Tinggi Papua, Kamis, 16 Juli 2026. Forum tersebut mempertemukan KPK dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BPK, BPKP, inspektorat, serta pemangku kepentingan lainnya di Papua.

"Korupsi tidak bisa diselesaikan hanya oleh KPK. Karena itu, koordinasi yang baik dengan kepolisian, kejaksaan, BPK, BPKP, inspektorat, pengadilan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam penanganan perkara maupun pengawasan," kata Setyo.

Menurut Setyo, Papua memiliki tantangan tersendiri dalam tata kelola pemerintahan. Di tengah kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang tinggi, masih terdapat sejumlah pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal. Kondisi itu, kata dia, menuntut sistem pengawasan yang lebih kuat.

Karena itu, pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus mendapat pengawalan ketat agar anggaran yang digelontorkan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kita harus bersama-sama menjaga agar pengelolaan dana Otsus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengawasan dari seluruh unsur sangat diperlukan sehingga anggaran yang dialokasikan mampu menghasilkan pembangunan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Setyo menambahkan, rapat koordinasi tersebut juga menjadi sarana menyamakan persepsi antarpenegak hukum sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, baik dalam penanganan perkara maupun fungsi pengawasan.

Ia menekankan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui operasi penindakan. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi kunci membangun integritas.

"Indeks Persepsi Korupsi bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan bagaimana integritas berperan dalam pembangunan. Karena itu, seluruh instansi memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan," ujarnya.

Setyo memastikan KPK akan terus mengoptimalkan fungsi koordinasi dan supervisi bersama aparat penegak hukum di daerah agar penanganan perkara korupsi maupun pengawasan berjalan lebih efektif dan efisien.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Kapolda Papua, jajaran Pengadilan Tinggi Papua, perwakilan BPK, BPKP, inspektorat, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya