Ketua KPK: Korupsi Tak Bisa Diberantas Sendirian, Semua APH Harus Bergerak

RMOL. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan bahwa perang melawan korupsi tidak mungkin dimenangkan jika hanya mengandalkan satu lembaga. Seluruh aparat penegak hukum (APH) dan lembaga pengawasan harus bergerak dalam irama yang sama.

Pesan itu disampaikan Setyo saat membuka Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Aula Kejaksaan Tinggi Papua, Kamis, 16 Juli 2026. Forum tersebut mempertemukan KPK dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BPK, BPKP, inspektorat, serta pemangku kepentingan lainnya di Papua.

"Korupsi tidak bisa diselesaikan hanya oleh KPK. Karena itu, koordinasi yang baik dengan kepolisian, kejaksaan, BPK, BPKP, inspektorat, pengadilan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam penanganan perkara maupun pengawasan," kata Setyo.

Menurut Setyo, Papua memiliki tantangan tersendiri dalam tata kelola pemerintahan. Di tengah kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang tinggi, masih terdapat sejumlah pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal. Kondisi itu, kata dia, menuntut sistem pengawasan yang lebih kuat.

Karena itu, pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus mendapat pengawalan ketat agar anggaran yang digelontorkan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kita harus bersama-sama menjaga agar pengelolaan dana Otsus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengawasan dari seluruh unsur sangat diperlukan sehingga anggaran yang dialokasikan mampu menghasilkan pembangunan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Setyo menambahkan, rapat koordinasi tersebut juga menjadi sarana menyamakan persepsi antarpenegak hukum sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, baik dalam penanganan perkara maupun fungsi pengawasan.

Ia menekankan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui operasi penindakan. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi kunci membangun integritas.

"Indeks Persepsi Korupsi bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan bagaimana integritas berperan dalam pembangunan. Karena itu, seluruh instansi memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan," ujarnya.

Setyo memastikan KPK akan terus mengoptimalkan fungsi koordinasi dan supervisi bersama aparat penegak hukum di daerah agar penanganan perkara korupsi maupun pengawasan berjalan lebih efektif dan efisien.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Kapolda Papua, jajaran Pengadilan Tinggi Papua, perwakilan BPK, BPKP, inspektorat, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.