Akademisi FISIP Universitas Al Azhar Indonesia, Dr. Heri Herdiawanto, M.Si., menilai krisis pengungsian di Papua tak bisa dilihat hanya sebagai persoalan keamanan dan bantuan kemanusiaan. Pengungsian berkepanjangan juga berdampak pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga stabilitas sosial masyarakat.
Hal itu disampaikan Heri dalam Diskusi Publik Kelompok Riset Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) bertajuk “Pulang ke Mana?: Membaca Krisis Pengungsian dan Masa Depan Warga Sipil Papua” di Nuka Mari Kopi, Bogor, Rabu, 15 Juli 2026.
“Di balik angka pengungsi terdapat anak-anak yang kehilangan sekolah, keluarga yang kehilangan sumber penghidupan, serta masyarakat yang terputus dari pelayanan kesehatan dan kehidupan sosialnya,” kata Heri.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam pemerataan pembangunan di Papua. Sebagian masyarakat masih hidup dalam keterisolasian, tertinggal, dan belum memperoleh akses pelayanan publik secara memadai.
“Pembangunan tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran atau banyaknya program. Ukurannya adalah apakah masyarakat benar-benar merasa aman, memperoleh pelayanan dasar, dan memiliki kesempatan memperbaiki kehidupannya,” ujarnya.
Heri mengatakan, pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap Papua melalui otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, program afirmasi, dan peningkatan pelayanan dasar. Namun, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.
Penanganan pengungsi dan percepatan pembangunan membutuhkan keterlibatan banyak pihak melalui model kolaborasi pentahelix. Model tersebut melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi atau peneliti, media massa, dan masyarakat sipil.
“Pemerintah menjadi pengarah utama kebijakan. Dunia usaha dapat membuka kesempatan ekonomi, akademisi menyediakan riset, media menyampaikan informasi, sedangkan masyarakat sipil membantu memastikan kebutuhan warga teridentifikasi,” jelasnya.
Menurut Heri, pentahelix tak boleh berhenti pada pertemuan seremonial. Kolaborasi harus diwujudkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar banyak pihak duduk dalam satu forum, tetapi pembagian peran yang jelas, data yang sama, dan target yang dapat diukur,” tuturnya.
Heri juga menyoroti peran media dalam memberitakan persoalan Papua. Ia meminta media menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta. Menurutnya, pemberitaan yang tidak terverifikasi dapat memperbesar prasangka, memperkeruh keadaan, dan menutupi persoalan kemanusiaan yang dialami masyarakat.
“Papua jangan hanya diberitakan ketika terjadi kekerasan. Publik juga perlu mengetahui persoalan pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, serta upaya pemerintah dan masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.
Media, kata Heri, juga dapat berperan mengawasi pelaksanaan kebijakan, mengangkat praktik pembangunan yang berhasil, dan melawan disinformasi.
“Media harus menjadi jembatan informasi antara Papua dan masyarakat Indonesia lainnya, bukan justru memperlebar jarak,” imbuhnya.
Heri menempatkan pendidikan sebagai aspek paling strategis untuk membangun masa depan Papua.
Pendidikan yang berkualitas dinilai mampu meningkatkan sumber daya manusia, memperkuat kohesi sosial, memperluas partisipasi masyarakat, dan membuka peluang ekonomi yang lebih baik.
“Ketika anak-anak Papua memperoleh pendidikan yang baik, mereka memiliki kesempatan menjadi guru, tenaga kesehatan, aparatur, pengusaha, peneliti, dan pemimpin di daerahnya sendiri,” ungkap Heri.
Ia meminta keberlanjutan pendidikan anak-anak di lokasi pengungsian menjadi prioritas. Pemerintah perlu menyediakan layanan pendidikan darurat, guru, perlengkapan belajar, pemenuhan gizi, dan pendampingan psikososial.
Menurutnya, terhentinya pendidikan dalam waktu lama dapat memperbesar kesenjangan antara anak-anak Papua dan daerah lain.
“Krisis pengungsian tidak boleh melahirkan generasi yang kehilangan masa depan. Dalam keadaan apa pun, pendidikan harus tetap berjalan,” tegasnya.
