Berita

Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar. (Foto: Istimewa)

Politik

BPH Migas Didesak Tambah Kuota BBM Subsidi di Sumsel

KAMIS, 09 JULI 2026 | 03:20 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar, mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera mengevaluasi distribusi sekaligus menambah kuota BBM subsidi, khususnya Bio Solar dan Pertalite di Sumatera Selatan. 

Desakan itu disampaikan menyusul masih terjadinya antrian panjang di sejumlah SPBU, bahkan setelah viral seorang sopir truk meninggal dunia saat mengantri solar bersubsidi di SPBU Rejodadi, Sembawa, Kabupaten Banyuasin.

"Kami turut berduka atas meninggalnya seorang sopir saat mengantri solar. Apapun penyebab medisnya nanti, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa antrian BBM subsidi yang berlangsung berjam-jam tidak boleh terus dianggap sebagai hal yang normal," kata Gunhar dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.


Menurutnya, antrean Bio Solar di Sumatera Selatan merupakan persoalan yang telah berlangsung cukup lama. Selain dipengaruhi distribusi di lapangan, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa kuota yang tersedia tidak lagi sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, BPH Migas perlu memetakan SPBU yang mengalami kendala distribusi sekaligus mengevaluasi kembali alokasi BBM subsidi di Sumatera Selatan.

Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, kuota Bio Solar Sumsel tahun 2026 sebesar 629.509 kiloliter (KL). Hingga 4 Juli 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 315.603 KL. Dengan rata-rata konsumsi 2.430 KL per hari, kuota diperkirakan habis pada 3 Desember 2026.

Ironisnya, menurut Gunhar, apabila jam operasional SPBU diperpanjang untuk mengurangi antrian, kuota justru diperkirakan habis lebih cepat, yakni sekitar 10 November 2026. Agar pasokan tetap aman hingga akhir tahun, Sumatera Selatan membutuhkan tambahan sekitar 437.400 KL Bio Solar.

"Ini menjadi dilema. Di satu sisi antrian harus diurai agar masyarakat tidak menunggu berjam-jam. Namun di sisi lain, jika penyaluran ditingkatkan tanpa penambahan kuota, stok justru akan lebih cepat habis. Karena itu pemerintah harus segera menyetujui penambahan kuota BBM subsidi bagi Sumatera Selatan," ujarnya.

Legislator PDIP ini menambahkan, kebutuhan BBM subsidi di Sumsel terus meningkat seiring tingginya aktivitas transportasi, logistik, pertanian, perkebunan, hingga pertambangan. Hal itu juga tercermin dari meningkatnya penyaluran Bio Solar di wilayah Sumatera Selatan.

Sebelumnya, Region Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menyampaikan rata-rata penyaluran Bio Solar yang sebelumnya sekitar 1,6 juta liter per hari meningkat menjadi sekitar 2,06 juta liter per hari pada Juli 2026. Peningkatan konsumsi tersebut, menurut Gunhar, menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terus bertambah sehingga alokasi kuota perlu segera diselesaikan.

"Pemerintah jangan menunggu sampai masyarakat semakin kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Antrean panjang yang terus berulang bukan hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi beban bagi para sopir, petani, nelayan, dan pelaku usaha yang bergantung pada BBM subsidi," tegas Gunhar.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya