Kritik terhadap Pemerintah Bagian dalam Kehidupan Demokrasi

Di tengah dinamika politik nasional yang berkembang, perhatian publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah terus meningkat, mulai dari isu ekonomi, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, hingga kesejahteraan masyarakat. 

Situasi tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang memberikan ruang bagi seluruh elemen bangsa, termasuk mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial melalui penyampaian kritik, masukan, dan aspirasi secara bertanggung jawab.

Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Hafizh, menegaskan pentingnya membangun budaya demokrasi yang sehat melalui penyampaian aspirasi secara konstitusional, damai, dan bermartabat. 

Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah gerakan kemahasiswaan sebagai kekuatan intelektual yang mampu menghadirkan kritik yang objektif, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

“DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tetap berkomitmen menjaga independensi organisasi kemahasiswaan sebagai representasi aspirasi civitas akademika. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi, namun pelaksanaannya harus tetap berada dalam koridor hukum, mengedepankan etika, serta menghindari segala bentuk kekerasan maupun perusakan fasilitas umum,” kata Hafizh dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam, 8 Juli 2026. 

Lanjut dia, keberhasilan sebuah gerakan mahasiswa tidak diukur dari besarnya tekanan yang diberikan ataupun kerusakan yang ditimbulkan, melainkan dari kualitas gagasan, argumentasi yang dibangun, kemampuan membuka ruang dialog, serta kontribusinya dalam mendorong lahirnya solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. 

“Oleh karena itu, setiap aksi mahasiswa diharapkan mampu menjadi sarana edukasi politik bagi masyarakat dan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia,” tegasnya.

Hafizh juga mengingatkan bahwa tindakan anarkis berpotensi mengalihkan perhatian publik dari substansi tuntutan yang diperjuangkan. Bahkan, kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan di luar agenda perjuangan mahasiswa. 

“Karena itu, mahasiswa diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi maupun ajakan yang mengarah pada tindakan melanggar hukum,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati. Namun demikian, hak tersebut juga diiringi dengan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, menghormati hak masyarakat lainnya, serta menghindari tindakan yang dapat memicu konflik maupun kerusakan fasilitas publik.

“Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat, DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyampaikan sejumlah pokok pernyataan sikap, yaitu tetap menjaga independensi organisasi mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial berdasarkan prinsip objektivitas, integritas, dan kepentingan masyarakat; mendukung kebebasan berpendapat sesuai konstitusi dengan tetap menjunjung hukum dan etika akademik; mengajak seluruh mahasiswa menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, santun, dan mengutamakan dialog konstruktif,” beber Hafizh. 

“Kami mengimbau mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi maupun ajakan yang mengarah pada kekerasan dan pelanggaran hukum; mendorong penguatan tradisi intelektual melalui diskusi, kajian ilmiah, audiensi, dan penyusunan naskah akademik sebagai instrumen utama perjuangan; serta mengajak pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan seluruh organisasi kemahasiswaan untuk membangun komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan mengedepankan penyelesaian persoalan melalui dialog yang konstruktif,” tambahnya.

Melalui pernyataan tersebut, DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berharap gerakan mahasiswa tetap menjadi mitra kritis yang mampu mengawal jalannya pemerintahan secara objektif, konstitusional, dan beretika. 

“Dengan mengedepankan dialog, argumentasi ilmiah, serta semangat kebangsaan, aspirasi masyarakat diharapkan dapat tersampaikan secara efektif tanpa menimbulkan konflik maupun tindakan yang bersifat destruktif, sehingga mahasiswa tetap menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam memperkuat demokrasi Indonesia,” pungkasnya.