Berita

Tangkapan layar survei IndexMundi. (Foto: tangkapan layar web IndexMundi)

Politik

Persepsi Polri Versi IndexMundi Merendahkan Kebijakan Prabowo

SELASA, 07 JULI 2026 | 14:09 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kajian organisasi global IndexMundi yang menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada peringkat ke-18 institusi kepolisian paling korup di dunia langsung memantik reaksi keras. Hasil survei berbasis persepsi itu dinilai cacat metodologi dan sarat agenda politik tersembunyi.

Ahli hukum pidana, Prof Romli Atmasasmita meragukan laporan tersebut sebagai fakta ilmiah yang valid. Menurut Romli, publikasi asing itu memiliki tendensi politis untuk mendelegitimasi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah gencar melakukan reformasi hukum dan penegakan ketertiban nasional.

"Survei semacam itu bertujuan melemahkan legitimasi dan wibawa pemerintahan Presiden Prabowo. Kritik terhadap kebijakan publik harus dilandasi kajian ilmiah yang sahih, bukan data persepsi tidak terverifikasi yang didistribusikan seolah kebenaran empiris," tegas Prof Romli dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 7 Juli 2026.


Kritik tajam juga datang dari pengamat sosial sekaligus ahli statistik, Karyono Wibowo. Ia menilai klaim IndexMundi secara metodologis sangat lemah dan tidak memenuhi standar ilmiah survei publik internasional.

Setidaknya ada tiga kelemahan fundamental yang membuat temuan ini gugur sebagai rujukan.

Pertama, survei ini menggunakan metode nonprobability sampling dengan hanya mengandalkan 296 responden daring. Sampel sekecil ini dipastikan tidak representatif untuk menggambarkan populasi Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa.

"Margin of error yang dihasilkan dari sampel sekecil ini jauh melampaui batas toleransi yang diterima dalam standar survei akademis maupun kebijakan publik internasional," jelasnya.

Kedua, responden direkrut semata-mata dari pengunjung laman IndexMundi yang bias demografis, didominasi pengguna internet aktif berbahasa Inggris. Profil ini tidak mencerminkan masyarakat Indonesia yang heterogen, di mana persepsi mereka sangat mungkin disetir oleh pemberitaan media internasional, bukan pengalaman riil di lapangan.

Ketiga, indikator yang digunakan sama sekali tidak mengukur pengalaman suap secara riil, jumlah perkara hukum, ataupun data resmi lembaga antikorupsi. Survei ini murni merekam persepsi subjektif yang rentan dipengaruhi sentimen politik dan narasi media.

Dikutip dari laman resminya, IndexMundi memang menempatkan korupsi Polri di peringkat ke-18 dunia dari 100 negara yang disurvei dengan skor 7,56. Posisi teratas ditempati Honduras dengan skor 8,32, sedangkan Denmark berada di peringkat paling buncit alias paling bersih dengan skor 1,86.

Dalam rilis Police Corruption Perceptions Index tersebut, responden hanya ditanya mengenai persepsi seberapa besar korupsi di institusi kepolisian tempatnya tinggal. Semakin besar skor yang diperoleh, semakin tinggi pula persepsi koruptifnya.

Adapun responden yang disurvei sebanyak 296 orang berasal dari Indonesia dengan margin of error 5,70 persen. Meski demikian, survei tersebut tidak mencantumkan tanggal pengumpulan data, verifikasi domisili, maupun mekanisme penyaringan respons bot.  

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya