Presiden RI Prabowo Subianto dan PM Singapura Lawrence Wong (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)
Perubahan paradigma pembangunan Indonesia di era pemerintahan Prabowo Subianto mendapat pengakuan positif dari masyarakat internasional. Hal ini dapat dilihat dari kunjungan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, serta Perdana Menteri India Narendra Modi dalam waktu yang berdekatan.
Kunjungan Lukashenko dilakukan pada 2-4 Juli 2026, diikuti kunjungan Wong (6 Juli), dan kunjungan Modi (6-7 Juli) 2026.
“Pemimpin-pemimpin dunia dapat melihat dan mengapresiasi pendekatan baru yang digunakan pemerintahan Indonesia di era Prabowo Subianto. Orientasi pembangunan yang memberikan peran besar pada negara atau state-driven orientation ini bertujuan untuk memperkuat fondasi ekonomi dan politik Indonesia di panggung global. Tentu ini hal yang positif sehingga diapresiasi,” ujar Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, Senin malam, 6 Juli 2026.
Terkait dengan kunjungan PM Wong dari Singapura, Teguh mengatakan, selama ini ada penilaian bahwa hubungan Indonesia dan Singapura mengikuti model ketergantungan center-periphery atau pusat-pinggiran. Dalam model ini, Indonesia menjadi “negara pinggiran” yang mensuplai nilai tambah ekonomi ke Singapura yang berperan “negara pusat”.
Dia melanjutkan, dengan 26 perjanjian dan kesepakatan yang ditandatangani kedua negara dalam Leaders’ Retreat di Istana Negara, terlihat bahwa Indonesia ingin agar kemitraan kedua negara didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan yang berorientasi pada keuntungan bersama, atau win-win solution.
Ketika ditanya mengenai tantangan terbesar setelah perjanjian dan kesepakatan ditandatangani, Teguh mengatakan, tantangannya berada di pihak internal Indonesia.
Menurut Teguh, semua pembantu Presiden Prabowo, dari Menko, Menteri, hingga jajaran pelaksana di level bawah, perlu memastikan bahwa mereka bergerak seirama dengan visi besar yang telah dituangkan dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut.
“Mereka harus bisa bergerak seirama dengan kebijakan besar Prabowo yang menjiwai kesepakatan-kesepakatan itu,” ujar Teguh.
Dia mengatakan, detail teknis seringkali menjadi kendala di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dalam setiap tahap pelaksanaan agar kerja sama ini dapat berjalan efektif.
Indonesia seringkali terlihat tertinggal bukan karena kurangnya kemauan, melainkan karena tantangan dalam menjaga kedisiplinan implementasi di dalam negeri.
Dia juga menekankan bahwa kerjasama internasional bukanlah tentang menuntut negara lain memberikan manfaat terbesar kepada kita, melainkan tentang bagaimana kita memperjuangkan manfaat tersebut di meja perundingan dan mengeksekusinya dengan serius di tingkat operasional.
Ketika ditanya tentang respons great power seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, Teguh menilai kedua negara itu sangat menyadari bahwa setiap negara memiliki kepentingan nasional yang harus diperjuangkan.
Teguh menutup dengan menekankan pentingnya posisi tawar Indonesia dalam kerjasama internasional.
“Kita tidak boleh berada di posisi pinggiran, namun harus terus memperjuangkan posisi yang lebih sentral dan menguntungkan,” pungkas Teguh.
Dengan kesiapan internal yang matang dan konsistensi dalam implementasi, diharapkan kerjasama strategis Indonesia-Singapura, juga dengan negara lain, dapat membawa manfaat yang nyata bagi kesejahteraan bangsa.
