Berita

Koordinator CBA Jajang Nurjaman bersama Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi di KPK. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Hukum

CBA Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas

SENIN, 06 JULI 2026 | 16:01 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Center for Budget Analysis (CBA) resmi mengadukan lambatnya penanganan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ke Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator CBA, Jajang Nurjaman mengatakan, pengaduan dilakukan agar Dewas mengawasi proses penanganan perkara, sehingga KPK mengungkap kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai secara menyeluruh.

"Karena terkait kasus suap Bea Cukai ini kita harap dari KPK transparan," kata Jajang kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin 6 Juli 2026.


Jajang yang didampingi Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi menilai perkara tersebut merupakan skandal besar yang harus dibongkar tanpa tebang pilih.

"Ini menjadi pertanyaan buat kita. Kita berharap bahwa KPK benar-benar objektif, transparan, jadi jangan sampai terkesan cuma menargetkan pihak-pihak tertentu," kata Jajang.

Karena itu, CBA meminta Dewas KPK memastikan proses penanganan perkara berjalan hingga tuntas.

"Skandal ini skandal besar terkait kasus Bea Cukai. Dan semuanya harus diungkap segamblang-gamblangnya," kata Jajang.

Sebagai bagian dari pengaduan tersebut, CBA juga menyerahkan satu bundel dokumen kepada Dewas KPK. Di dalamnya terdapat data mengenai sekitar 20 perusahaan forwarder yang menurut CBA belum tersentuh proses hukum, meski sebelumnya disebut telah dimintai keterangan oleh penyidik KPK.

"Selama ini baru satu, Blueray Cargo. Dan 20 perusahaan yang sudah disebutkan sebenarnya oleh KPK, itu belum ditangani. Makanya kita dorong ke Dewan Pengawas," pungkas Jajang.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya