Berita

Ilustrasi. (Foto: AI)

Publika

Ironi Negara Kaya SDA

SENIN, 06 JULI 2026 | 05:57 WIB

INDONESIA, negara ini lagi-lagi kalah melawan oligarki. Ketika langka sembako/minyak goreng, pemerintah merazia toko-toko dan warung warung kecil untuk melarang penimbunan. Ternyata yang bermain adalah para eksportir minyak goreng.

Pola yang sama terjadi saat ini ketika pemerintah melalui PLN melakukan pemadaman bergilir di Jawa dan Bali karena PLN kekurangan stok batu bara di dalam negeri. Hal itu disebabkan oligarki batu bara lebih memilih menjualnya ke luar negeri karena harganya lebih tinggi.

Pemerintah tidak berdaya membendung keinginan para oligarki. Padahal di atas kertas, mereka punya kewajiban untuk memenuhi DMO atau Domestic Market Obligation.


Tetapi semua itu hanya teori karena secara empiris para oligarki lah yang berkuasa atas negeri ini. Mereka merasa di atas angin. Kenapa?

Karena sesungguhnya merekalah para donatur penguasa dan pejabat yang telah duduk di pemerintahan. Ketika para penguasa ini telah menikmati kekuasaannya, mereka bebas melakukan apa saja sebagai kompensasi sponsor kepada pemerintah di masa kampanye.

Ideologi kapitalisme sekuler yang diterapkan di Indonesia meniscayakan terjadinya corporatocracy atau negara yang dicengkeram oleh para korporat/oligarki.

Dalam hirarki pemerintahan, para korporat atau oligarki inilah penguasa sesungguhnya dalam negara. Sementara presiden dan jajarannya di dalam pemerintahan hanyalah pion-pion yang dikendalikan oleh mereka.

Fenomena seperti ini disebut sebagai shadow government alias pemerintah bayangan.

Maka, jangan berharap kemakmuran rakyat atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karena pemerintah tidak akan berpihak kepada rakyat selamanya.

Islam menawarkan model Negara yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di Madinah hingga sukses menjadi negara Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur. Sebagai sistem pemerintahan yang berjalan atas dasar wahyu Allah tidak membolehkan penguasaan kekayaan milik umum kepada swasta atau individu. Karena itu menjadi jalan hegemoni para oligarki atau korporat atas negara.

Kepemilikan umum dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, subsidi, dan pembangunan infrastruktur. Tidak ada jalan bagi korporat/oligarki untuk mengontrol, menguasai, mendikte dan menghegemoni pemerintahan.

Oligarki mengatur militer dan polisi masuk ke ranah sipil termasuk di BUMN Tambang. 

Pergeseran menarik di era pemerintahan saat ini, di mana pucuk pimpinan BUMN tambang utama seperti ANTAM, Timah, dan PTBA kini diisi oleh figur berlatar belakang militer. Di satu sisi ada keraguan publik atas kemampuan mereka untuk memberantas mafia tambang dan memperbaiki kedisiplinan korporasi. Namun di sisi lain, publik tentu akan terus menyoroti sejauh mana pendekatan militeristik ini efektif bersaing dengan profesional murni di industri tambang yang dinamis, padat modal dan dinamis ini.
?
Pendekatan militeristik ini sangat berpengaruh terhadap iklim investasi Indonesia yang semakin lemah. Bank maupun investor asing itu rasional. Parameter mereka jelas, aturan  dan penegakan hukum yang pasti tidak tebang pilih. Bersih dari Pungli/Korupsi. Potensi keuntungan yang wajar.

Kalau presiden saja sebagai pemimpin tertinggi suatu negara "sein kiri belok kanan", tidak lagi kredibel, arah dan kebijakannya sulit diprediksi dan cenderung berubah-ubah sesuai arah angin, apalagi aparat dibawahnya. Hal itu membuat mereka tidak lagi nyaman untuk berusaha disini, mereka akan hengkang dan mencari negara lain yang lebih ramah investasi.

MBG, KDMP adalah program pemerintah yang paling banyak disorot. Baik dari segi kelayakan proyek itu, maupun tatakelolanya yang sarat kolusi dan korupsi.

Beberapa waktu lalu seruan investor asing "Sell Indonesia" adalah indikasi Indonesia sudah tidak lagi menarik bagi investor global. Kalaupun ada yang masih bertahan, mereka yang sudah terlanjur berinvestasi disini. Itupun keuntungannya yang seyogyanya diputarkan lagi disini, langsung ditransfer ke kantor pusat mereka. Beberapa Lembaga pemeringkat internasional pun mengindikasikan hal itu dengan menurunkan peringkat investasi Indonesia.

Dan Indeks Saham yang sudah ambles 34 persen di Semester-I 2026 ini sebagai bukti yang tak terbantahkan, Indonesia sudah ditinggal investor. Akankah negara ini hilang dari radar investor global? Dan Kalau ingin tahu keadaan sebenarnya ekonomi dan Politik, maka tanyalah kepada Banker yang pegang treasury. 

Karena mereka punya data siapa sebenarnya pemilik akun dan tahu pasti pergerakan uang orang kaya terutama oligarki. Mereka paham dan punya data transaksi layering cross border. Data mereka adalah sinyal terkuat untuk trader makro pergi atau tetap. Itu materi pertama yang diajarkan dalam pelatihan Financial engineering bagi team shadow untuk hedge fund.

Makanya capital outflow atas laba 3 bank asing, itu fakta ekonomi dan politik sedang membara. Mereka cepat selamatkan diri. Namun bagi trader hedge fund, itu sudah diketahui sejak dua tahun lalu. Makanya mereka bisa melangkah di depan kurva untuk ambil untung dari ketidak pastian dan kerapuhan.

Dr. Ariadi MSi
Akademisi dan praktisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)



Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya