Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya yang diselenggarakan Koordinator Komisariat (Koorkom) HMI Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di Balai Pusat Pelatihan Bisnis dan Pariwisata Kemendikdasmen, Sawangan, Depok, Sabtu, 4 Juli 2026. (Foto: Dokumentasi HMI)
Organisasi mahasiswa dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan lanskap demokrasi dan perkembangan teknologi informasi.
Di tengah derasnya arus informasi digital, gerakan mahasiswa dinilai perlu mengedepankan pendekatan yang berbasis data, riset, serta solusi konkret agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.
Hal tersebut disampaikan Peneliti Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Fathan Putra Mardela, saat menjadi pemateri dalam Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya yang diselenggarakan Koordinator Komisariat (Korkom) HMI Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di Balai Pusat Pelatihan Bisnis dan Pariwisata Kemendikdasmen, Sawangan, Depok, Sabtu, 4 Juli 2026.
Pada kesempatan tersebut, Fathan menyampaikan materi bertajuk Mahasiswa sebagai Pressure Group di Era Digital.
"Dinamika demokrasi digital telah membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas. Namun, ruang tersebut juga menghadirkan tantangan baru karena opini publik sangat mudah dipengaruhi oleh arus informasi yang cepat, sehingga organisasi mahasiswa dituntut memiliki kapasitas intelektual yang lebih baik dalam membaca persoalan bangsa," kata Fathan dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 5 Juli 2026.
Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya sekedar menyampaikan kritik dan gerakan parlemen jalanan.
"Gerakan yang berdampak adalah gerakan yang mampu menghadirkan data, analisis yang objektif, serta menawarkan solusi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan publik," ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa ukuran keberhasilan sebuah gerakan tidak lagi dapat dilihat dari seberapa besar perhatian yang diperoleh di media sosial. Popularitas digital memang mampu membangun kesadaran publik, tetapi belum tentu menghasilkan perubahan apabila tidak didukung organisasi yang kuat, strategi yang matang, dan tujuan kebijakan yang jelas.
"Viralitas bukan tujuan akhir. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana gagasan yang diperjuangkan mampu memengaruhi kebijakan melalui argumentasi yang kuat, legitimasi ilmiah, dan konsolidasi organisasi yang baik," tutupnya.
Fathan menilai HMI sebagai organisasi kader memiliki modal historis dan intelektual untuk terus menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam kehidupan berbangsa.
"Kader HMI perlu memperkuat tradisi riset agar setiap gagasan yang disampaikan memiliki dasar akademik yang kokoh," bebernya.
Ia mengingatkan bahwa budaya ilmiah harus menjadi karakter utama kader HMI. Kejujuran terhadap data, kemampuan melakukan analisis kebijakan, serta keberanian menyampaikan fakta secara objektif merupakan bagian dari etika intelektual yang tidak boleh ditinggalkan.
"Kader HMI harus jujur terhadap data. Jangan memanipulasi statistik atau memilih fakta yang hanya menguntungkan posisi tertentu. Kejujuran ilmiah adalah fondasi moral sebuah gerakan karena dari sanalah lahir kepercayaan publik," tegasnya.
Dalam paparannya, Fathan memperkenalkan konsep Ideopolstratak (Ideologi, Politik, Organisasi, Strategi, dan Taktik) sebagai kerangka membangun gerakan mahasiswa yang lebih efektif.
"Ideologi menjadi kompas nilai, organisasi menjadi infrastruktur perjuangan, sedangkan strategi dan taktik merupakan instrumen untuk mengubah gagasan menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya lagi.
Ia juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi digital sebagai instrumen memperkuat gerakan intelektual.
"Pemanfaatan media digital, harus diarahkan untuk memperluas literasi publik, menyebarluaskan hasil riset, memperkuat jejaring kolaborasi, serta membangun komunikasi yang produktif dengan para pemangku kepentingan," jelasnya.
Lebih jauh, Fathan mengajak kader HMI untuk menjadikan organisasi sebagai ruang pembelajaran kepemimpinan strategis yang mampu melahirkan pemimpin dengan kemampuan berpikir kritis, bekerja kolaboratif, dan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.
"Gerakan mahasiswa akan semakin relevan apabila mampu memadukan idealisme, integritas, kapasitas akademik, dan kemampuan membangun solusi. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi penyampai aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari lahirnya kebijakan publik yang berkualitas," ujarnya.
Fathan menegaskan bahwa HMI memiliki tanggung jawab untuk terus melahirkan kader yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan yang menjadi jati diri organisasi.
"Sudah saatnya gerakan mahasiswa memperkuat tradisi riset, memperkokoh organisasi, serta menghadirkan gagasan yang solutif. Dari sanalah lahir pengaruh yang positif bagi pembangunan nasional dan kemajuan demokrasi Indonesia," pungkasnya.
