RINGKIH! Ketika ketegangan geopolitik di Timur Tengah belum mereda, kerapuhan tatanan ekonomi global terlihat, ditandai inflasi, pelebaran jurang kemiskinan, serta polarisasi sosial yang kian akut. Berbagai krisis ini, tidak datang secara terpisah, saling berkelindan membentuk polikrisis global.
Untuk mengetahui kemana badai membawa, perlu memahami determinisme lanskap fisik, benturan identitas, jebakan kapitalisme domestik, hingga siklus finansial makro.
Panggung geopolitik kontemporer, konflik antarnegara sering diklaim sebagai perebutan pengaruh ideologi atau supremasi politik. Realitanya jauh lebih membumi. Geografi menjadi faktor pembatas permanen, yang mendikte ketakutan dan ambisi terbesar para pemimpin dunia (Marshall, 2015).
Rusia, misalnya, secara historis dihantui ketiadaan benteng alami di Dataran Eropa Utara, membuatnya rentan diinvasi dari barat.
Hanya saja, keberadaan ruang geografis strategis tidak berdiri sendiri, melainkan digerakkan oleh manusia yang terikat memori kolektif dan identitas budaya. Pasca-Perang Dingin, garis pemisah global tidak ditentukan pada batas politik abstrak, melainkan garis patahan peradaban (Huntington, 1996). Konflik abad ke-21 terjadi, karena penegasan identitas kultural dan religius yang menolak dominasi universalisme Barat.
Modernisasi teknologi, ternyata tidak otomatis menghasilkan westernisasi budaya. Sebaliknya, kemajuan ekonomi, justru memberikan rasa percaya diri bagi peradaban non-Barat untuk menuntut kembali ruang pengaruh geografisnya. Di balik benturan fisik dan budaya tersebut, terdapat mesin finansial global yang selalu berhadapan dengan tekanan struktural yang hebat.
Kebangkrutan negara adidaya, bukanlah peristiwa acak, melainkan ujung dari mekanika sejarah yang disebut siklus besar (Dalio, 2021). Ketika kekuatan hegemonik mencapai puncak kejayaan, cenderung mengakumulasi utang berlebihan, dan mulai mencetak uang untuk menutupi defisit.
Proses devaluasi mata uang fiat, tidak hanya menghancurkan daya beli secara global, tetapi juga mempercepat runtuhnya tatanan moneter lama, untuk digantikan oleh kekuatan baru.
Krisis moneter pada tingkat makro, secara langsung memperparah ketimpangan struktural tingkat domestik. Di dalam negeri negara modern, kesenjangan kekayaan yang ekstrem, dipelihara melalui kebijakan yang didesain elite penguasa untuk mengonsentrasikan aset dan kekuasaan (Chomsky, 2017).
Melalui finansialisasi ekonomi dan penghancuran sistem jaminan sosial, beban negara digeser kepada kelas pekerja. Akibatnya, lahir masyarakat frustasi secara ekonomi, pada gilirannya menjadi bahan bakar bagi polarisasi politik dan populisme radikal.
Dampak tragis, dari kombinasi siklus utang dan konsentrasi kekayaan oligarkis adalah kelumpuhan solidaritas, untuk menyelesaikan kemanusiaan mendasar yakni kemiskinan ekstrem. Pengentasan kemiskinan, bukanlah masalah takdir (Sachs, 2005), melainkan persoalan teknis-ekonomis yang membutuhkan diagnosis spesifik, melalui pendekatan ekonomi klinis.
Setiap negara memiliki problematika berbeda, mulai dari jebakan geografis terisolasi, hingga beban penyakit endemik, yang bisa diredakan melalui suntikan modal publik global pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan dasar. Sayangnya, negara kaya tengah sibuk menyelamatkan sistem keuangan korosif akibat utang dan konflik internal, membuat komitmen bantuan global sering kali menguap.
Pelajaran penting pada level internasional membawa kesimpulan penting: potret dunia saat ini adalah hasil dari lingkaran setan saling mengunci. Krisis ekonomi domestik melahirkan polarisasi sosial, lantas polarisasi sosial melumpuhkan kebijakan luar negeri, pada akhirnya kelemahan tersebut membuka peluang benturan peradaban untuk memperebutkan ruang geografis tersisa.
Menghadapi tatanan dunia multipolar yang baru, pendekatan tunggal tidak lagi memadai. Kita tidak bisa menyelesaikan konflik global, tanpa memahami determinisme tempat berpijak dan sentimen budaya yang membakar semangatnya.
Di saat yang sama, stabilitas global tidak akan tercapai, selama aturan main ekonomi dunia didikte ketamakan finansial, yang mengabaikan keadilan distributif bagi bangsa-bangsa yang terjebak di dasar tangga ekonomi.
Dunia sedang memformat ulang relasi, dalam struktur yang belum terbayangkan, dan hanya bangsa yang mampu membaca keterpaduan situasi itulah, berpotensi menjadi aktor penting sejarah berikutnya. Kita perlu berupaya!
Penulis sedang Menempuh Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
