Berita

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

KPK Diminta Profesional usai Raja Juli Jujur Terima Amplop

MINGGU, 05 JULI 2026 | 12:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut profesional dalam kasus dugaan korupsi Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby, di tengah isu keterlibatan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution menilai, sikap Raja Juli yang mengembalikan amplop diduga berisi uang yang ditinggalkan Bupati Kuansing, saat beraudiensi di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026, adalah langkah positif.

"Jangan sampai kejujuran dan ketegasan seorang pejabat justru dijadikan bahan tuduhan tanpa bukti. Itu sangat merugikan dan berpotensi meredupkan semangat pejabat lain yang ingin bersih," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 5 Juli 2026.


Razak mengapresiasi langkah KPK yang melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Kuansing bersama Sekretaris Daerah Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardileh, pada 29 Juni 2026.

Namun menurutnya, PP HIMMAH juga memberikan apresiasi tinggi terhadap Raja Juli yang berani menyampaikan secara jujur adanya pemebrian uang dari Bupati Kuansing.

"Kami sangat mengapresiasi sikap kesatria Menteri Raja Juli Antoni, yang tetap konsisten menolak segala bentuk suap," sambungnya.

Razak juga mengajak masyarakat agar tidak terpancing narasi liar yang menyebutkan keterlibatan Raja Juli dalam kasus tersebut.

"Sudah jelas Bapak Menteri secara rinci memberikan klarifikasi terbuka atas tuduhan itu," ujar Razak.

Razak menambahkan, justru sikap Menteri Raja Juli Antoni membuktikan bahwa ia berdiri tegak di jalur kebenaran. Ia bukan pihak yang terlibat, melainkan saksi sekaligus pihak yang tegas menolak upaya penyogokan sejak awal.

"Jangan biarkan isu melenceng membuat penegakan hukum terganggu. Mari kita jaga ketertiban informasi dan dukung upaya pemberantasan korupsi yang bersih dan adil," ajaknya.

"Kami berharap semangat integritas ini terus dijaga. PP HIMMAH siap menjadi pengawal agar kebenaran tetap tegak, dan narasi kebohongan segera padam," demikian Razak menutup.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

AXA Mandiri Financial Digugat ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:59

Menteri Pigai Keliling SPBU: Hari Ini Distribusi BBM Bali Aman!

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:35

AS Ultimatum Iran: Patuhi Kesepakatan Nuklir atau Hancur

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:26

Bareskrim dan BNN Obok-Obok Kelab Malam, Sembilan Orang Positif Narkoba

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:17

Wali Kota Prancis Dipukuli Warga Israel di Tepi Barat

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:45

Masyarakat Diimbau Tingkatkan Kesadaran dan Partisipasi dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:42

Kabut Asap Picu Lonjakan Penjualan Tabung Oksigen dan Air Purifier di Asia Tenggara

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:04

Perlu Sistem Pencegahan Karhutla agar Warga Tak Terus Jadi Korban

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:51

Syarikat Islam Didorong Jadi Kekuatan Besar Ekonomi Umat

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:26

KPK Evaluasi Alasan Nusron Wahid Mangkir Sebelum Terbitkan Surat Perintah Membawa

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:11

Selengkapnya