Berita

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

KPK Diminta Profesional usai Raja Juli Jujur Terima Amplop

MINGGU, 05 JULI 2026 | 12:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut profesional dalam kasus dugaan korupsi Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby, di tengah isu keterlibatan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution menilai, sikap Raja Juli yang mengembalikan amplop diduga berisi uang yang ditinggalkan Bupati Kuansing, saat beraudiensi di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026, adalah langkah positif.

"Jangan sampai kejujuran dan ketegasan seorang pejabat justru dijadikan bahan tuduhan tanpa bukti. Itu sangat merugikan dan berpotensi meredupkan semangat pejabat lain yang ingin bersih," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 5 Juli 2026.


Razak mengapresiasi langkah KPK yang melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Kuansing bersama Sekretaris Daerah Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardileh, pada 29 Juni 2026.

Namun menurutnya, PP HIMMAH juga memberikan apresiasi tinggi terhadap Raja Juli yang berani menyampaikan secara jujur adanya pemebrian uang dari Bupati Kuansing.

"Kami sangat mengapresiasi sikap kesatria Menteri Raja Juli Antoni, yang tetap konsisten menolak segala bentuk suap," sambungnya.

Razak juga mengajak masyarakat agar tidak terpancing narasi liar yang menyebutkan keterlibatan Raja Juli dalam kasus tersebut.

"Sudah jelas Bapak Menteri secara rinci memberikan klarifikasi terbuka atas tuduhan itu," ujar Razak.

Razak menambahkan, justru sikap Menteri Raja Juli Antoni membuktikan bahwa ia berdiri tegak di jalur kebenaran. Ia bukan pihak yang terlibat, melainkan saksi sekaligus pihak yang tegas menolak upaya penyogokan sejak awal.

"Jangan biarkan isu melenceng membuat penegakan hukum terganggu. Mari kita jaga ketertiban informasi dan dukung upaya pemberantasan korupsi yang bersih dan adil," ajaknya.

"Kami berharap semangat integritas ini terus dijaga. PP HIMMAH siap menjadi pengawal agar kebenaran tetap tegak, dan narasi kebohongan segera padam," demikian Razak menutup.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya