Berita

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

KPK Diminta Profesional usai Raja Juli Jujur Terima Amplop

MINGGU, 05 JULI 2026 | 12:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut profesional dalam kasus dugaan korupsi Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby, di tengah isu keterlibatan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution menilai, sikap Raja Juli yang mengembalikan amplop diduga berisi uang yang ditinggalkan Bupati Kuansing, saat beraudiensi di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026, adalah langkah positif.

"Jangan sampai kejujuran dan ketegasan seorang pejabat justru dijadikan bahan tuduhan tanpa bukti. Itu sangat merugikan dan berpotensi meredupkan semangat pejabat lain yang ingin bersih," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 5 Juli 2026.


Razak mengapresiasi langkah KPK yang melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Kuansing bersama Sekretaris Daerah Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardileh, pada 29 Juni 2026.

Namun menurutnya, PP HIMMAH juga memberikan apresiasi tinggi terhadap Raja Juli yang berani menyampaikan secara jujur adanya pemebrian uang dari Bupati Kuansing.

"Kami sangat mengapresiasi sikap kesatria Menteri Raja Juli Antoni, yang tetap konsisten menolak segala bentuk suap," sambungnya.

Razak juga mengajak masyarakat agar tidak terpancing narasi liar yang menyebutkan keterlibatan Raja Juli dalam kasus tersebut.

"Sudah jelas Bapak Menteri secara rinci memberikan klarifikasi terbuka atas tuduhan itu," ujar Razak.

Razak menambahkan, justru sikap Menteri Raja Juli Antoni membuktikan bahwa ia berdiri tegak di jalur kebenaran. Ia bukan pihak yang terlibat, melainkan saksi sekaligus pihak yang tegas menolak upaya penyogokan sejak awal.

"Jangan biarkan isu melenceng membuat penegakan hukum terganggu. Mari kita jaga ketertiban informasi dan dukung upaya pemberantasan korupsi yang bersih dan adil," ajaknya.

"Kami berharap semangat integritas ini terus dijaga. PP HIMMAH siap menjadi pengawal agar kebenaran tetap tegak, dan narasi kebohongan segera padam," demikian Razak menutup.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya