Berita

Ilustrasi pembayaran cashless. (Foto: RMOL)

Bisnis

Kebijakan Cashless Menyusahkan Pembeli

MINGGU, 05 JULI 2026 | 12:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Fenomena semakin banyaknya gerai yang hanya melayani pembayaran non-tunai memicu perdebatan di media sosial. Warganet mempertanyakan kebijakan tersebut karena dinilai membatasi hak konsumen yang ingin bertransaksi menggunakan uang tunai.

Lewat unggahan di akun X, Hendri Satrio membagikan pengalamannya saat mendapati kedai kopi Smiljan Makarya di Gramedia Matraman yang juga tidak menerima pembayaran tunai atau Cashless. Ia pun mengimbau agar kebijakan tersebut tidak ditiru oleh pelaku usaha lainnya.

"Bahkan tempat ngopi Smiljan Makarya di toko buku Gramedia Matraman tidak mau terima tunai/cash. Mohon kebijakan tidak terima tunai/cash tidak ditiru toko lainnya," tulis Hensa, Minggu, 5 Juli 2026.


Merasa kebijakan tersebut merugikan konsumen, Hensa juga membuat jajak pendapat di akun X dengan pertanyaan, "Tindakan tidak menerima pembayaran tunai termasuk tindakan...". Hasil polling yang diikuti 282 akun menunjukkan mayoritas responden, yakni 64 persen, menilai kebijakan tersebut menyulitkan pembeli.

Sementara 18 persen menyebutnya sebagai bentuk pembangkangan, 10 persen menganggapnya sebagai pemberontakan, dan 9 persen menilai kebijakan itu mencerminkan no trust ke karyawan.

Di kolom komentar, sejumlah warganet juga menyampaikan kritik terhadap kebijakan pembayaran non-tunai tersebut.
Akun @FayOshman_99 mempertanyakan apakah uang rupiah masih berlaku apabila pembayaran tunai ditolak.

"Itu tempat masih di Indonesia kan Bg Hensa??? Apa jangan-jangan uang rupiah sudah tidak laku di negaranya sendiri bg???," tulis akun @FayOshman_99 tersebut.

Komentar senada disampaikan akun @AlasBanjaran yang menilai uang tunai masih merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

"Pembangkangan terhadap negara, karena uang tunai masih jadi alat pembayaran yang sah," timpalnya.

Sementara itu, akun @xpejuangsepi menilai penolakan terhadap pembayaran tunai menunjukkan keberpihakan kepada sistem pembayaran non-tunai.

"Sebenarnya ada jawaban yg lebih tepat bang @satriohendri, dengan tidak menerima uang tunai, berarti mereka adalah antek-antek asing," kata akun @xpejuangsepi.

Adapun akun @Susmono41865447 menyoroti dampak praktis kebijakan tersebut bagi konsumen, terutama ketika mengalami kendala jaringan internet.

"Nyusahin pembeli, kalo di daerah kadang sinyal HP muter-muter gak karuan padahal kuota banyak. Repot kuadrat," tulis akun tersebut.

Unggahan Hensa tersebut menjadi sorotan di media sosial karena menyinggung perdebatan mengenai penggunaan uang tunai di tengah semakin luasnya penerapan sistem pembayaran digital.

"Mohon pemerintah juga sebaiknya menjelaskan kebijakan yang pas kalau uang tunai itu masih sah dan wajib digunakan oleh toko-toko, tidak boleh ditolak," pungkasnya.




Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya