Berita

Ilustrasi (Artificial inteligence)

Global

Filipina dan Vietnam Jadi Negara Menengah Atas, Ini Konsekuensinya

SABTU, 04 JULI 2026 | 12:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank Dunia resmi menaikkan status Filipina dan Vietnam menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas setelah keduanya mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Bank Dunia, Vietnam berhasil naik kelas berkat model pertumbuhan ekonomi yang ditopang ekspor, sementara Filipina didorong oleh pertumbuhan yang merata di berbagai sektor ekonomi.

"Peningkatan ini mencerminkan kemajuan di seluruh industri utama, bukan hanya di satu sektor, tetapi pergeseran ekonomi secara keseluruhan," tulis Bank Dunia, dikutip Sabtu, 4 Juli 2026.


Dikutip dari Bloomberg, pada 2025, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Vietnam mencapai 4.970 Dolar AS, sedangkan Filipina 4.850 Dolar AS. Keduanya telah melampaui ambang batas 4.636 Dolar AS yang ditetapkan Bank Dunia untuk masuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas.

Sekretaris Perencanaan Ekonomi Filipina, Arsenio Balisacan, menyambut pencapaian tersebut.

"Terlepas dari guncangan global dan domestik, kami terus mengejar pertumbuhan yang inklusif, memperkuat fundamental ekonomi, dan tetap berada di jalur pembangunan," ujarnya.

Meski demikian, prospek kedua negara berbeda. Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi dua digit pada 2026 melalui reformasi yang ramah investasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Sementara Filipina justru memangkas target pertumbuhan ekonomi 2026-2030 akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah serta dampak cuaca ekstrem El Nino.

Selain Vietnam dan Filipina, negara-negara lain yang 'naik kelas' menjadi pendapatan menengah ke atas adalah Yordania, Mikronesia, dan Sri Lanka. Sementara Togo diklasifikasi ulang ke kategori pendapatan menengah ke bawah dari pendapatan rendah.

Status baru sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas juga memiliki konsekuensi. Negara yang naik kelas umumnya akan memperoleh akses yang lebih terbatas terhadap pinjaman pembangunan berbunga rendah dari lembaga internasional.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya