Berita

Ilustrasi (Artificial inteligence)

Dunia

Filipina dan Vietnam Jadi Negara Menengah Atas, Ini Konsekuensinya

SABTU, 04 JULI 2026 | 12:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank Dunia resmi menaikkan status Filipina dan Vietnam menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas setelah keduanya mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Bank Dunia, Vietnam berhasil naik kelas berkat model pertumbuhan ekonomi yang ditopang ekspor, sementara Filipina didorong oleh pertumbuhan yang merata di berbagai sektor ekonomi.

"Peningkatan ini mencerminkan kemajuan di seluruh industri utama, bukan hanya di satu sektor, tetapi pergeseran ekonomi secara keseluruhan," tulis Bank Dunia, dikutip Sabtu, 4 Juli 2026.


Dikutip dari Bloomberg, pada 2025, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Vietnam mencapai 4.970 Dolar AS, sedangkan Filipina 4.850 Dolar AS. Keduanya telah melampaui ambang batas 4.636 Dolar AS yang ditetapkan Bank Dunia untuk masuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas.

Sekretaris Perencanaan Ekonomi Filipina, Arsenio Balisacan, menyambut pencapaian tersebut.

"Terlepas dari guncangan global dan domestik, kami terus mengejar pertumbuhan yang inklusif, memperkuat fundamental ekonomi, dan tetap berada di jalur pembangunan," ujarnya.

Meski demikian, prospek kedua negara berbeda. Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi dua digit pada 2026 melalui reformasi yang ramah investasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Sementara Filipina justru memangkas target pertumbuhan ekonomi 2026-2030 akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah serta dampak cuaca ekstrem El Nino.

Selain Vietnam dan Filipina, negara-negara lain yang 'naik kelas' menjadi pendapatan menengah ke atas adalah Yordania, Mikronesia, dan Sri Lanka. Sementara Togo diklasifikasi ulang ke kategori pendapatan menengah ke bawah dari pendapatan rendah.

Status baru sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas juga memiliki konsekuensi. Negara yang naik kelas umumnya akan memperoleh akses yang lebih terbatas terhadap pinjaman pembangunan berbunga rendah dari lembaga internasional.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Wall Street Variatif, Nasdaq Naik Ditopang Saham AI

Rabu, 23 September 2026 | 08:21

Kejagung Garap Lima Saksi di Kasus Korupsi MBG, Ada Pegawai SPPG Karawang

Rabu, 23 September 2026 | 08:06

Emas Gagal Bersinar, Tertekan Ekspektasi Suku Bunga Ketat dan Penguatan Dolar AS

Rabu, 23 September 2026 | 07:41

Dolar AS Berfluktuasi Ditopang Ketidakpastian Minyak

Rabu, 23 September 2026 | 07:23

Bursa Eropa Beragam: Dorongan Sektor Teknologi Imbangi Tekanan Sektor Keuangan

Rabu, 23 September 2026 | 07:07

Ruang Amal Indonesia-IFG Life-Kemenko PM Hadirkan Program bagi Ojol Tunarungu

Rabu, 23 September 2026 | 06:40

Sering Kebakaran, Gedung Wajib Miliki Alat Deteksi Dini

Rabu, 23 September 2026 | 06:28

MUI Minta Pelaku Usaha Bersiap Hadapi Wajib Halal 18 Oktober

Rabu, 23 September 2026 | 06:18

Kursi Gibran Goyang

Rabu, 23 September 2026 | 06:03

Dua Jemaah Haji Indonesia Masih Dirawat di RS Arab Saudi

Rabu, 23 September 2026 | 05:45

Selengkapnya