Berita

Ilustrasi (Artificial inteligence)

Dunia

Filipina dan Vietnam Jadi Negara Menengah Atas, Ini Konsekuensinya

SABTU, 04 JULI 2026 | 12:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank Dunia resmi menaikkan status Filipina dan Vietnam menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas setelah keduanya mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Bank Dunia, Vietnam berhasil naik kelas berkat model pertumbuhan ekonomi yang ditopang ekspor, sementara Filipina didorong oleh pertumbuhan yang merata di berbagai sektor ekonomi.

"Peningkatan ini mencerminkan kemajuan di seluruh industri utama, bukan hanya di satu sektor, tetapi pergeseran ekonomi secara keseluruhan," tulis Bank Dunia, dikutip Sabtu, 4 Juli 2026.


Dikutip dari Bloomberg, pada 2025, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Vietnam mencapai 4.970 Dolar AS, sedangkan Filipina 4.850 Dolar AS. Keduanya telah melampaui ambang batas 4.636 Dolar AS yang ditetapkan Bank Dunia untuk masuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas.

Sekretaris Perencanaan Ekonomi Filipina, Arsenio Balisacan, menyambut pencapaian tersebut.

"Terlepas dari guncangan global dan domestik, kami terus mengejar pertumbuhan yang inklusif, memperkuat fundamental ekonomi, dan tetap berada di jalur pembangunan," ujarnya.

Meski demikian, prospek kedua negara berbeda. Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi dua digit pada 2026 melalui reformasi yang ramah investasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Sementara Filipina justru memangkas target pertumbuhan ekonomi 2026-2030 akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah serta dampak cuaca ekstrem El Nino.

Selain Vietnam dan Filipina, negara-negara lain yang 'naik kelas' menjadi pendapatan menengah ke atas adalah Yordania, Mikronesia, dan Sri Lanka. Sementara Togo diklasifikasi ulang ke kategori pendapatan menengah ke bawah dari pendapatan rendah.

Status baru sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas juga memiliki konsekuensi. Negara yang naik kelas umumnya akan memperoleh akses yang lebih terbatas terhadap pinjaman pembangunan berbunga rendah dari lembaga internasional.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Logam Mulia Kembali Berkilau Ditopang Penurunan Dolar AS

Kamis, 03 September 2026 | 08:15

Wall Street Bangkit dari Tekanan Berkat Aksi Borong Saham

Kamis, 03 September 2026 | 07:57

BeZakat 2026 Kembali Dibuka, Sasar Lulusan SMA dari Keluarga Kurang Mampu

Kamis, 03 September 2026 | 07:44

BBHI Mau Dibeli Lagi, Allo Bank Siapkan Dana Rp300 Miliar

Kamis, 03 September 2026 | 07:26

Bursa Eropa Tertekan, STOXX 600 Terseret Lonjakan Harga Minyak

Kamis, 03 September 2026 | 07:11

UUD 1945 Asli dan Penyelamatan Peradaban

Kamis, 03 September 2026 | 06:50

Pengelolaan Gas Andaman Didorong di Daratan Aceh, PR Hilirisasi Menanti

Kamis, 03 September 2026 | 06:22

TNI Gercep Evakuasi Warga Antisipasi Meningkatnya Aktivitas Gunung Sinabung

Kamis, 03 September 2026 | 05:59

Polemik BYAN Harus Dibaca sebagai Uji Kesiapan Regulator

Kamis, 03 September 2026 | 05:29

Produktivitas Bawang Merah Melejit Lewat Inovasi Startup Binaan IPB

Kamis, 03 September 2026 | 04:50

Selengkapnya