Berita

Ilustrasi (Artificial inteligence)

Global

Filipina dan Vietnam Jadi Negara Menengah Atas, Ini Konsekuensinya

SABTU, 04 JULI 2026 | 12:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank Dunia resmi menaikkan status Filipina dan Vietnam menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas setelah keduanya mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Bank Dunia, Vietnam berhasil naik kelas berkat model pertumbuhan ekonomi yang ditopang ekspor, sementara Filipina didorong oleh pertumbuhan yang merata di berbagai sektor ekonomi.

"Peningkatan ini mencerminkan kemajuan di seluruh industri utama, bukan hanya di satu sektor, tetapi pergeseran ekonomi secara keseluruhan," tulis Bank Dunia, dikutip Sabtu, 4 Juli 2026.


Dikutip dari Bloomberg, pada 2025, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Vietnam mencapai 4.970 Dolar AS, sedangkan Filipina 4.850 Dolar AS. Keduanya telah melampaui ambang batas 4.636 Dolar AS yang ditetapkan Bank Dunia untuk masuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas.

Sekretaris Perencanaan Ekonomi Filipina, Arsenio Balisacan, menyambut pencapaian tersebut.

"Terlepas dari guncangan global dan domestik, kami terus mengejar pertumbuhan yang inklusif, memperkuat fundamental ekonomi, dan tetap berada di jalur pembangunan," ujarnya.

Meski demikian, prospek kedua negara berbeda. Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi dua digit pada 2026 melalui reformasi yang ramah investasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Sementara Filipina justru memangkas target pertumbuhan ekonomi 2026-2030 akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah serta dampak cuaca ekstrem El Nino.

Selain Vietnam dan Filipina, negara-negara lain yang 'naik kelas' menjadi pendapatan menengah ke atas adalah Yordania, Mikronesia, dan Sri Lanka. Sementara Togo diklasifikasi ulang ke kategori pendapatan menengah ke bawah dari pendapatan rendah.

Status baru sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas juga memiliki konsekuensi. Negara yang naik kelas umumnya akan memperoleh akses yang lebih terbatas terhadap pinjaman pembangunan berbunga rendah dari lembaga internasional.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Kapolres Sukoharjo Dicopot Usai Penggerebekan Pesantren

Senin, 02 November 2026 | 18:26

DPR Gandeng Kementerian PPPA Dorong Gerakan Nasional Antibullying

Senin, 02 November 2026 | 18:20

Gibran Ingatkan Ancaman Hoaks terhadap Kerukunan Masyarakat

Senin, 02 November 2026 | 18:06

Antisipasi Gangguan Selat Hormuz, Chandra Asri Bangun Fasilitas Pengganti Nafta

Senin, 02 November 2026 | 18:02

Program Kemenag Harus Sejalan dengan Visi-Misi Prabowo

Senin, 02 November 2026 | 17:41

Kemenhaj Rekrut Tenaga Pendukung untuk Urus Visa Haji 2027

Senin, 02 November 2026 | 17:34

Ahmad Doli Harap Pimpinan Parpol Segera Bertemu Bahas Gibran

Senin, 02 November 2026 | 17:31

Gibran Tetap Blusukan ke Daerah di Tengah Polemik Putusan MA dan MK

Senin, 02 November 2026 | 17:25

Kesejahteraan Rakyat di Daerah Tambang Nikel Harus jadi Perhatian Pemerintah

Senin, 02 November 2026 | 17:09

Cegah Kekerasan di Pesantren, Kemenag Buka Pelatihan Daring melalui MOOC Pintar

Senin, 02 November 2026 | 17:02

Selengkapnya