Berita

Ilustrasi (Artificial inteligence)

Dunia

Filipina dan Vietnam Jadi Negara Menengah Atas, Ini Konsekuensinya

SABTU, 04 JULI 2026 | 12:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank Dunia resmi menaikkan status Filipina dan Vietnam menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas setelah keduanya mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Bank Dunia, Vietnam berhasil naik kelas berkat model pertumbuhan ekonomi yang ditopang ekspor, sementara Filipina didorong oleh pertumbuhan yang merata di berbagai sektor ekonomi.

"Peningkatan ini mencerminkan kemajuan di seluruh industri utama, bukan hanya di satu sektor, tetapi pergeseran ekonomi secara keseluruhan," tulis Bank Dunia, dikutip Sabtu, 4 Juli 2026.


Dikutip dari Bloomberg, pada 2025, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Vietnam mencapai 4.970 Dolar AS, sedangkan Filipina 4.850 Dolar AS. Keduanya telah melampaui ambang batas 4.636 Dolar AS yang ditetapkan Bank Dunia untuk masuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas.

Sekretaris Perencanaan Ekonomi Filipina, Arsenio Balisacan, menyambut pencapaian tersebut.

"Terlepas dari guncangan global dan domestik, kami terus mengejar pertumbuhan yang inklusif, memperkuat fundamental ekonomi, dan tetap berada di jalur pembangunan," ujarnya.

Meski demikian, prospek kedua negara berbeda. Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi dua digit pada 2026 melalui reformasi yang ramah investasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Sementara Filipina justru memangkas target pertumbuhan ekonomi 2026-2030 akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah serta dampak cuaca ekstrem El Nino.

Selain Vietnam dan Filipina, negara-negara lain yang 'naik kelas' menjadi pendapatan menengah ke atas adalah Yordania, Mikronesia, dan Sri Lanka. Sementara Togo diklasifikasi ulang ke kategori pendapatan menengah ke bawah dari pendapatan rendah.

Status baru sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas juga memiliki konsekuensi. Negara yang naik kelas umumnya akan memperoleh akses yang lebih terbatas terhadap pinjaman pembangunan berbunga rendah dari lembaga internasional.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Sinergi Polri-TNI-BIN Pilar Utama Jaga HUT RI Tetap Kondusif

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:04

Prabowo Diminta Alihkan Belanja Kurang Produktif ke Program Padat Karya

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:00

Puncak El Nino dan Ancaman Kekeringan di Indonesia

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:42

UMKM Binaan Pertamina Raih Omzet Rp8,57 Miliar di Semester I-2026

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:30

Mengenal Sejarah Dan Makna Hari Pramuka Nasional 14 Agustus

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:21

Menimbang Pilkada Asimetris

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:03

Prabowo Targetkan Mobil Listrik Nasional Produksi Massal 2028

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:45

Mendes Yandri Tagih Tindak Lanjut Bareskrim soal Isu Hoaks Warung Tutup

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:40

Motor Listrik Pangkas Biaya Operasional Kurir Pos Indonesia hingga 67 Persen

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Janji Siapkan Motor Listrik dengan DP Nol dan Bunga Cicilan Rendah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:21

Selengkapnya