PENERBITAN Patriot Bond dan Merah Putih Bond merupakan langkah strategis Pemerintah untuk menghimpun pembiayaan pembangunan. Sebagai instrumen fiskal, kebijakan ini patut diapresiasi karena menunjukkan inovasi negara dalam memperkuat pembiayaan nasional.
Namun, sebagai seorang advokat, saya memandang bahwa keberhasilan suatu instrumen keuangan negara tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, melainkan juga dari kepastian hukumnya serta kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum.
Kontroversi bukan terletak pada obligasinya, melainkan pada Pasal 50A UU 4/2026 yang memberikan perlindungan hukum terhadap investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Rumusan pasal tersebut memunculkan perdebatan karena dipahami oleh sebagian kalangan sebagai perlindungan yang sangat luas, bahkan dianggap mendekati kekebalan hukum.
Pemerintah telah menegaskan bahwa Patriot Bond bukanlah Tax Amnesty dan tidak memberikan imunitas pidana. Pernyataan tersebut patut dihormati. Namun, dalam ilmu hukum berlaku prinsip sederhana: yang mengikat adalah norma undang-undang, bukan penjelasan pejabat pemerintah.
Apabila rumusan norma membuka ruang multitafsir, maka yang akan menentukan maknanya adalah hakim melalui putusan pengadilan.
Berbeda dengan Tax Amnesty berdasarkan UU 11/2016 maupun Program Pengungkapan Sukarela dalam UU 7/2021, peserta diwajibkan mengungkapkan harta, membayar uang tebusan, serta memenuhi syarat administrasi tertentu. Perlindungan hukum diberikan setelah kewajiban tersebut dipenuhi.
Pada Patriot Bond, perlindungan yang diberikan memiliki karakter yang berbeda sehingga wajar apabila muncul pertanyaan mengenai batas-batas perlindungan tersebut.
Dari perspektif teori hukum, persoalan menjadi lebih kompleks karena terjadi potensi konflik antar-undang-undang yang memiliki kedudukan setara, seperti KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan perpajakan. Asas lex specialis derogat legi generali maupun lex posterior derogat legi priori tidak dapat diterapkan secara mekanis.
Ketika dua undang-undang sama-sama merupakan undang-undang khusus, sementara salah satunya lebih baru, penyelesaiannya harus dilakukan melalui penafsiran sistematis dan konstitusional, bukan sekadar melihat tanggal pembentukannya.
Dalam konteks pemberantasan pencucian uang, prinsip follow the money merupakan jantung penegakan hukum. Apabila suatu norma ditafsirkan membatasi penggunaan data transaksi sebagai alat pembuktian, maka efektivitas penelusuran hasil kejahatan dapat terganggu.
Karena itu, Pasal 50A harus ditafsirkan secara restriktif agar tidak bertentangan dengan rezim anti pencucian uang, pemberantasan korupsi, maupun kewajiban perpajakan.
Apakah Patriot Bond aman bagi investor?Jawabannya adalah ya, sepanjang investor bertindak dengan itikad baik, menggunakan dana yang berasal dari sumber yang sah, memenuhi kewajiban perpajakan, serta tidak melakukan tindak pidana.
Negara memang memberikan kepastian hukum terhadap investasi tersebut. Akan tetapi, kepastian hukum tidak identik dengan kekebalan hukum. Tidak ada satu pun undang-undang yang seharusnya melindungi hasil korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, atau tindak pidana lainnya.
Menurut hemat saya, Pasal 50A harus dimaknai hanya sebagai perlindungan terhadap keabsahan transaksi investasi, bukan sebagai penghapusan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana asal (predicate crime).
Penafsiran demikian merupakan satu-satunya cara untuk menjaga harmonisasi dengan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang TPPU, rezim perpajakan, serta amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai persamaan setiap orang di hadapan hukum.
Pada akhirnya, kepercayaan investor tidak dibangun melalui pemberian kekebalan hukum, melainkan melalui kepastian hukum, transparansi, dan konsistensi penegakan hukum.
Negara yang kuat bukanlah negara yang menyediakan tempat berlindung bagi dana bermasalah, melainkan negara yang mampu menarik investasi tanpa pernah mengorbankan supremasi hukum.
Patriot Bond dan Merah Putih Bond dapat menjadi instrumen pembiayaan yang sukses. Namun keberhasilan itu hanya akan bertahan apabila pemerintah memastikan bahwa setiap Rupiah yang masuk adalah Rupiah yang bersih, setiap investor diperlakukan sama di hadapan hukum, dan tidak ada satu pun norma yang dapat ditafsirkan sebagai pintu masuk bagi impunitas. Itulah esensi negara hukum yang sesungguhnya.
Penulis adalah praktisi hukum
