PM Moldova Alexandru Munteanu (Foto: X)
Perdana Menteri Moldova Alexandru Munteanu resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat, 3 Juli 2026.
Pengunduran diri tersebut diumumkan langsung melalui akun X miliknya dengan alasan tidak lagi dapat menjalankan mandat pemerintahan sesuai dengan prinsip dan keyakinan yang dipegangnya, meski baru memimpin kabinet sejak November tahun lalu.
Dalam pernyataannya, Munteanu menegaskan bahwa keputusan itu diambil setelah melalui pertimbangan matang.
"Saya menerima tanggung jawab sebagai Perdana Menteri dengan rasa tanggung jawab yang mendalam dan keyakinan teguh bahwa saya dapat membantu mewujudkan perubahan positif. Saat saya menyadari bahwa saya tidak lagi dapat menjalankan mandat saya sesuai dengan prinsip dan keyakinan saya, saya memilih untuk mengundurkan diri," tulisnya.
Munteanu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kolega yang telah bekerja bersamanya selama memimpin pemerintahan. Ia menegaskan pengabdian kepada negara tidak bergantung pada jabatan yang diemban.
""Saya percaya bahwa kewajiban kita kepada negara tidak ditentukan oleh jabatan yang kita pegang, tetapi oleh komitmen yang terus kita junjung tinggi," ujarnya seraya menyatakan akan tetap mengabdi kepada Moldova, baik di sektor publik maupun swasta.
Pengunduran diri itu terjadi di tengah meningkatnya tekanan politik menyusul kontroversi di Otoritas Lalu Lintas Udara Moldova (MoldATSA) terkait dugaan persoalan tata kelola dan penunjukan pejabat.
Presiden Maia Sandu sebelumnya menjanjikan langkah pembersihan umum, sementara parlemen telah membentuk komite investigasi khusus untuk mengaudit pengelolaan perusahaan-perusahaan milik negara.
Namun hingga kini belum dipastikan apakah keputusan Munteanu berkaitan langsung dengan polemik tersebut
Kabinet Munteanu memperoleh mosi percaya dari parlemen Moldova pada 31 Oktober 2025 dengan dukungan 55 anggota parlemen dari Partai Aksi dan Solidaritas (PAS), kemudian dilantik sehari setelahnya, 1 November 2026.
Selama menjabat, Munteanu mengusung agenda pemerintahan bertajuk "EU, peace and growth" serta mendorong penyelesaian konflik berkepanjangan di wilayah separatis Transnistria.
Dia juga beberapa kali melontarkan kritik terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, termasuk menyebut paspor Rusia sebagai paspor negara agresor saat menanggapi kebijakan Moskow yang mempermudah pemberian kewarganegaraan Rusia kepada warga Transnistria.
