DPR Minta Hasil Penertiban Satgas PKH Diprioritaskan untuk Masyarakat Adat

Lahan yang telah diambil alih negara melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dinilai harus lebih dulu diprioritaskan bagi masyarakat adat, bukan kembali dikuasai pihak lain. 

Langkah itu dinilai sejalan dengan tujuan pemerintah mengembalikan pemanfaatan kawasan hutan agar lebih berpihak kepada masyarakat.

Menurut Anggota Komisi XIII DPR Tonny Tesar, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat adat menunjukkan perlunya langkah nyata pemerintah untuk memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi di tengah pengelolaan kawasan hutan.

"Tanah atau lahan yang sudah diambil oleh Satgas PKH mestinya diprioritaskan kembali kepada masyarakat adat," kata Tonny kepada wartawan, Kamis, 2 Juli 2026.

Menurutnya, pembentukan Satgas PKH oleh Presiden bertujuan menyelamatkan kawasan hutan yang selama ini dikuasai pihak-pihak yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Karena itu, sambung Legislator Nasdem ini, hasil penertiban seharusnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adat yang selama ini hidup di wilayah tersebut.

Meski demikian, Tonny menegaskan DPR tidak ingin hanya mendengar keterangan sepihak. Komisi XIII, kata dia, perlu turun langsung ke lokasi konflik untuk memperoleh gambaran utuh sebelum menyusun rekomendasi kepada pemerintah.

"Kita harus datang ke lokasi untuk mendengar secara langsung sehingga ke depan ketika memperjuangkan persoalan ini tidak ada lagi yang mengatakan bahwa yang datang bukan mewakili masyarakat adat," ujarnya.

Tonny juga menyinggung persoalan serupa yang berpotensi muncul di Papua. Menurutnya, setiap kebijakan pengelolaan lahan harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat adat agar konflik tidak terus berulang.

"Masyarakat adat harus menjadi pihak yang diutamakan dalam pembangunan dan memperoleh kesejahteraan di tanahnya sendiri," pungkasnya.