Berita

Anggota Komisi XIII DPR Tonny Tesar. (Foto: RMOL)

Politik

DPR Minta Hasil Penertiban Satgas PKH Diprioritaskan untuk Masyarakat Adat

KAMIS, 02 JULI 2026 | 17:16 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Lahan yang telah diambil alih negara melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dinilai harus lebih dulu diprioritaskan bagi masyarakat adat, bukan kembali dikuasai pihak lain. 

Langkah itu dinilai sejalan dengan tujuan pemerintah mengembalikan pemanfaatan kawasan hutan agar lebih berpihak kepada masyarakat.

Menurut Anggota Komisi XIII DPR Tonny Tesar, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat adat menunjukkan perlunya langkah nyata pemerintah untuk memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi di tengah pengelolaan kawasan hutan.


"Tanah atau lahan yang sudah diambil oleh Satgas PKH mestinya diprioritaskan kembali kepada masyarakat adat," kata Tonny kepada wartawan, Kamis, 2 Juli 2026.

Menurutnya, pembentukan Satgas PKH oleh Presiden bertujuan menyelamatkan kawasan hutan yang selama ini dikuasai pihak-pihak yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Karena itu, sambung Legislator Nasdem ini, hasil penertiban seharusnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adat yang selama ini hidup di wilayah tersebut.

Meski demikian, Tonny menegaskan DPR tidak ingin hanya mendengar keterangan sepihak. Komisi XIII, kata dia, perlu turun langsung ke lokasi konflik untuk memperoleh gambaran utuh sebelum menyusun rekomendasi kepada pemerintah.

"Kita harus datang ke lokasi untuk mendengar secara langsung sehingga ke depan ketika memperjuangkan persoalan ini tidak ada lagi yang mengatakan bahwa yang datang bukan mewakili masyarakat adat," ujarnya.

Tonny juga menyinggung persoalan serupa yang berpotensi muncul di Papua. Menurutnya, setiap kebijakan pengelolaan lahan harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat adat agar konflik tidak terus berulang.

"Masyarakat adat harus menjadi pihak yang diutamakan dalam pembangunan dan memperoleh kesejahteraan di tanahnya sendiri," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya