DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rencana pengadaan sistem rudal supersonik BrahMos oleh pemerintah menuai kritik wakil rakyat di DPR. Selain nilai kontrak yang dipandang tinggi, muncul kekhawatiran mekanisme pembayaran yang tidak transparan.

"Sampai saat ini, DPR belum menerima pemberitahuan dari pemerintah terkait detail pengadaan sistem rudal BrahMos tersebut," ujar Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin kepada wartawan, Rabu 1 Juli 2026.

Menurutnya, penjelasan resmi dari pemerintah mengenai detail pengadaan sistem rudal BrahMos tersebut, masih dinilai belum jelas dan tertutup.

"Setiap pengadaan pertahanan berskala besar harus mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.

Untuk mengurai dugaan itu, DPR akan menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal terhadap setiap pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang menggunakan anggaran negara.

"Dalam waktu dekat akan meminta penjelasan resmi dari pemerintah," kata politisi PDI Perjuangan itu..

Seperti diketahui, rudal BrahMos versi ekspor yang ditawarkan kepada Indonesia memiliki jangkauan maksimal sekitar 290 kilometer sesuai ketentuan Missile Technology Control Regime (MTCR). 

Meski mampu melesat hingga kecepatan sekitar mach 2,8 atau hampir tiga kali kecepatan suara, sejumlah pihak menilai jangkauan tersebut tetap perlu dikaji dalam konteks kebutuhan pertahanan Indonesia yang memiliki wilayah laut dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sangat luas.

*Kontributor Garut